PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Mhd. Alfha , Reja (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - Muhammad Alfha Reja.pdf Download (3087Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - Muhammad Alfha Reja.pdf Restricted to Hanya staf Download (3085Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN - Muhammad Alfha Reja.pdf Download (3087Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perlindungan hukum bagi PPPK guru telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang memberikan jaminan kesetaraan hak dengan PNS. Namun, implementasinya di Kota Bandar Lampung menghadapi kesenjangan signifikan,. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi PPPK guru di Kota Bandar Lampung. (2) faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi implementasi di lapangan melalui wawancara dengan guru PPPK dan kepala sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengimplementasi mengenai hak yang seharusnya didapatkan oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Kota Bandar Lampung masi belum diterapkan dibuktikan dengan adanya penunggakan gaji PPPK Guru hingga 9 bulan, ketidakpastian status kepegawaian, dan lemahnya mekanisme penegakan hak. (2) Faktor penghambat meliputi aspek yuridis (kelemahan regulasi dan ketidakpastian hukum), struktural (keterbatasan anggaran APBD dan kapasitas kelembagaan), kultural (stigma sosial dan perbedaan perlakuan), serta teknis operasional (kesenjangan implementasi dan koordinasi antarinstansi). Penelitian ini merekomendasikan revisi PP No. 49 Tahun 2018, penguatan alokasi anggaran khusus PPPK, peningkatan kapasitas BKPSDM, dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi PPPK guru. Kata Kunci: PPPK guru, perlindungan hukum, Aparatur Sipil Negara, penunggakan gaji, Kota Bandar Lampung Legal protection for PPPK teachers has been regulated in Law No. 20 of 2023 concerning ASN, Government Regulation No. 49 of 2018 concerning PPPK Management, and Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers which guarantees equal rights with civil servants. However, its implementation in Bandar Lampung City faces significant gaps. The problems studied include: (1) How is the legal protection for PPPK teachers in Bandar Lampung City. (2) the inhibiting factors in the protection of the law. This research uses a normative and empirical juridical approach by analyzing the applicable laws and regulations and implementation conditions in the field through interviews with PPPK teachers and school principals in Bandar Lampung City. The results of the study show that: (1) The implementation of the rights that should be obtained by Government Employees with Work Agreements (PPPK) for Teachers in Bandar Lampung City has not been implemented as evidenced by the arrears of PPPK Teachers' salaries of up to 9 months, uncertainty of employment status, and weak rights enforcement mechanisms. (2) Inhibiting factors include juridical aspects (regulatory weaknesses and legal uncertainty), structural (limited APBD budget and institutional capacity), cultural (social stigma and treatment differences), and operational technical (gaps in implementation and coordination between agencies). This study recommends the revision of PP No. 49 of 2018, strengthening the PPPK special budget allocation, increasing the capacity of BKPSDM, and strengthening the supervision mechanism to ensure effective legal protection for PPPK teachers. Keywords: PPPK teachers, legal protection, State Civil Apparatus, salary arrears, Bandar Lampung City

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	06 Nov 2025 02:30
Terakhir diubah:	06 Nov 2025 02:30
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92747

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir