ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG DERDEN VERZET ATAS PERAMPASAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019)

Haris , Sulistio (2025) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG DERDEN VERZET ATAS PERAMPASAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF Abstrak_Haris Sulistio - Haris_Sulistio.pdf Download (266Kb) | Preview
	File PDF Skripsi Full dg Ttd - Haris_Sulistio.pdf Restricted to Hanya staf Download (2632Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Skripsi tanpa Bab IV Pembahasan - Haris_Sulistio.pdf Download (2632Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

barang bukti dalam perkara pidana yang sering kali mengabaikan hak kepemilikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Salah satu mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak ketiga dalam hukum acara perdata adalah upaya hukum derden verzet, yaitu perlawanan oleh pihak luar perkara terhadap putusan yang merugikan kepentingan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum pengajuan, menelaah ratio decidendi hakim, serta menganalisis akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian diolah dengan tahapan pemeriksaan, klasifikasi, sistematisasi dan dianalisis secara kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019 serta putusan-putusan dibawahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembantah, mendasari perlawannya karena tidak pernah terlibat dalam proses pidana, merupakan pemilik sah, mengajukan bantahan sebelum eksekusi dilakukan, serta mendapat kerugian nyata karena kendaraan tersebut disita tanpa kesempatan pembelaan. Berdasarkan indikator tersebut, pengajuan derden verzet memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 206 ayat (6) Rbg, serta Pasal 378-379 Rv. Ratio decidendi hakim sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik karena mempertimbangkan kepemilikan yang sah, kerugian nyata, ketiadaan keterlibatan pidana, pelanggaran hak untuk didengar, serta mendahulukan hak individu. Akibat hukum dari putusan ini adalah dikembalikannya kendaraan kepada pembantah dan dinyatakannya putusan pidana sebelumnya tidak sah sepanjang menyangkut objek tersebut, sehingga menimbulkan akibat yang signifikan bagi para pihak. Kata kunci: barang bukti, derden verzet, hak kepemilikan, perlawanan pihak ketiga, perlindungan hukum This study was motivated by the practice of evidence seizure in criminal cases, which often disregarded the property rights of third parties not involved in the offense. One legal remedy available in civil procedural law was derden verzet, an objection filed by an external party against a court decision that harmed their legal interests. This research aimed to identify and analyze the legal basis for such objections, examine the judges’ ratio decidendi, and assess the legal consequences of Supreme Court Decision Number: 1070 K/Pdt/2019. A normative legal method with a descriptive type was used, applying statutory and case approaches. Data were obtained through literature and document studies, processed through verification, classification, systematization, and analyzed qualitatively. The study focused on the Supreme Court decision and related lower court rulings. Findings showed that the objector was never involved in the criminal case, held valid ownership documents, filed her objection before execution, and suffered actual loss due to seizure without the chance to defend her rights. These facts indicated that the objection met formal and material requirements under Article 195(6) HIR, Article 206(6) Rbg, and Articles 378-379 Rv. The judges’ ratio decidendi aligned with the principle of legal protection for good-faith third parties, as it considered valid ownership, actual harm, absence of involvement, violation of the right to be heard, and prioritization of individual rights. The legal consequence was the return of the vehicle to the objector and the declaration that the prior criminal ruling was invalid insofar as it concerned the object, resulting in significant implications for all parties involved. Keywords: derden verzet, evidence, legal protection, property rights, third-party objection

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	07 Nov 2025 03:35
Terakhir diubah:	07 Nov 2025 03:35
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92790

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir