FAIZ , DWI NUGROHO (2025) POLA PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN SENGKETA KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG (STUDI KASUS PETANI DESA SIDANG ANOM). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK - FAIZ DWI NUGROHO.pdf Download (77Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL - FAIZ DWI NUGROHO.pdf Restricted to Hanya staf Download (1780Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - FAIZ DWI NUGROHO.pdf Download (1558Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penguasaan tanah petani di kawasan sengketa Kota Baru, Provinsi Lampung, dengan fokus pada akses yang digunakan petani dalam memperoleh manfaat atas tanah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, dilaksanakan pada petani Desa Sindang Anom. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh petani tidak hanya bergantung pada legalitas formal, melainkan juga melalui akses petani didalam kelembagaan, seperti waris, ngumbul, dan ganti rugi garapan yang memperoleh legitimasi sosial. Namun, kehadiran skema sewa lahan melalui SK Nomor G/293/VI.02/HK/2022 justru menimbulkan kerentanan ekonomi bagi rumah tangga petani kecil. Dengan menggunakan teori akses Ribot dan Peluso, penelitian ini menjelaskan bahwa penguasaan tanah dipengaruhi oleh jaringan kekuasaan yang mencakup dimensi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa kelembagaan informal masih berperan dalam menjaga distribusi manfaat atas tanah, meskipun tidak diakui secara hukum formal. Kata kunci: Petani, Akses, Penguasaan Tanah dan Konflik Agraria. This study aims to analyze the land tenure patterns of farmers in the contested area of Kota Baru, Lampung Province, with a focus on the access utilized by farmers to obtain benefits from land. The research employed a qualitative approach with a case study design, conducted among farmers in Sindang Anom Village. The findings reveal that farmers’ land tenure is not solely dependent on formal legality, but also on access embedded within local institutions, such as inheritance, ngumbul, and compensation for cultivation, which are socially legitimized. However, the presence of a land leasing scheme through Decree No. G/293/VI.02/HK/2022 has created economic vulnerability for smallholder farming households. Using Ribot and Peluso’s access theory, this study explains that land tenure is influenced by power networks encompassing socio-cultural, economic, and political dimensions. The results further indicate that informal institutions continue to play a role in maintaining the distribution of land benefits, despite not being formally recognized by law. Keywords: Farmers, Access, Land Tenure, Agrarian Conflict.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 301 Sosiologi dan antropologi |
| Program Studi: | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Sosiologi |
| Pengguna Deposit: | UPT . Desi Zulfi Melasari |
| Date Deposited: | 07 Nov 2025 08:29 |
| Terakhir diubah: | 07 Nov 2025 08:29 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92849 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |
