ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)

DIVA OKTA , NURKHALIFA (2025) ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - diva okta nurkhalifa.pdf Download (571Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - diva okta nurkhalifa.pdf Restricted to Hanya staf Download (2440Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - diva okta nurkhalifa.pdf Download (2160Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pembebasan bersyarat merupakan instrumen penting dalam proses reintegrasi sosial, di mana Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran strategis dalam pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan klien. Sistem ini bertujuan membantu narapidana kembali ke masyarakat secara bertahap dengan tetap berada dalam pengawasan hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, sumber daya, maupun dukungan masyarakat. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Bapas Kelas 1 Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat. Kajian ini penting untuk melihat sejauh mana pengawasan mampu mendukung keberhasilan reintegrasi sosial sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan bahwasannya Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung merupakan lembaga pelaksana teknis pemasyarakatan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan khususnya klien dewasa yang mendapatkan program integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran selama masa pembebasan bersyarat dan memastikan proses reintegrasi berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap klien yang diberikan pembebasan bersyarat di balai pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung sudah sesuai dengan fungsi pengawasan, dan pelaksanannya sudah berjalan dengan optimal, tidak ada klien yang pembebasan bersyaratnya dicabut. Tetapi ada beberapa faktor penghambatnya antara lain belum adanya sanksi administratif yang jelas, keterbatasan kewenangan ii Diva Okta Nurkhalifa Bapas, lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan fasilitas dan teknologi, rendahnya partisipasi serta kepercayaan masyarakat, hingga budaya kerja dan perilaku klien yang belum mendukung. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan menyeluruh dalam aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya, serta dukungan sosial agar pengawasan klien pembebasan bersyarat dapat berjalan lebih optimal dan mendukung tujuan pemasyarakatan secara efektif. Saran dari adanya penelitian adalah untuk mengatasi hambatan pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat di Bapas Kelas 1 Bandar Lampung, diperlukan pembenahan regulasi yang jelas, khususnya terkait sanksi administratif dan kewenangan Bapas dalam penindakan. Penegakan hukum perlu diperkuat dengan peningkatan kualitas SDM dan koordinasi antar lembaga. Fasilitas operasional dan teknologi juga harus ditingkatkan untuk mendukung kerja lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu didorong melalui edukasi agar stigma terhadap klien berkurang. Budaya kerja yang sungkan dan pasif harus diubah menjadi lebih tegas dan profesional demi tercapainya tujuan pemasyarakatan secara optimal. Kata Kunci: Pengawasan, Klien Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat Parole is an important instrument in the process of social reintegration, in which the Correctional Center (Bapas) holds a strategic role in providing guidance, assistance, and supervision to clients. This system aims to help inmates gradually return to society while remaining under legal supervision. However, its implementation still faces various challenges, both in terms of regulations, resources, and community support. This study analyzes the implementation of supervision by the Class 1 Correctional Center (Bapas) of Bandar Lampung and identifies the inhibiting factors in supervising parole clients. This analysis is important to assess the extent to which supervision can support successful social reintegration in accordance with the principles of justice and humanity. The research method used by the author combines a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data utilized in this study consist of primary and secondary data. The research informants include the Head of the Adult Client Guidance Division and a lecturer from the Criminal Law Department of the University of Lampung. Based on the research results and discussion, it can be stated that the Class 1 Correctional Center of Bandar Lampung is a technical implementing institution responsible for supervising correctional clients, particularly adult clients who receive integration programs such as parole, conditional leave, and pre-release leave. The supervision aims to prevent violations during the parole period and to ensure that the reintegration process proceeds according to regulations. The implementation of supervision by the Class 1 Correctional Center of Bandar Lampung for parole clients has been in line with its supervisory function and has been carried out optimally, with no cases of parole revocation. However, several inhibiting factors remain, including the absence of clear administrative sanctions, limited authority of Bapas, weak law enforcement, lack of inter-agency coordination, limited facilities and technology, low public participation and trust, as well as client behavior and work culture that do not fully iv Diva Okta Nurkhalifa support the process. Therefore, comprehensive improvements are needed in terms of regulations, institutional capacity, resources, and social support to ensure that the supervision of parole clients can be carried out more effectively and support the objectives of the correctional system. The study recommends that to overcome these obstacles in supervising parole clients at the Class 1 Correctional Center of Bandar Lampung, there should be regulatory reforms, particularly regarding administrative sanctions and the authority of Bapas in enforcement actions. Law enforcement should be strengthened by improving the quality of human resources and enhancing inter-agency coordination. Operational facilities and technology must be upgraded to support fieldwork. Additionally, public participation should be encouraged through education to reduce stigma against clients. A passive and hesitant work culture must be transformed into one that is more assertive and professional to optimally achieve the objectives of the correctional system. Keywords: Supervision, Correctional Clients, Parole

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	07 Nov 2025 08:34
Terakhir diubah:	07 Nov 2025 08:34
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92852

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir