IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BAMBU KUNING BANDAR LAMPUNG

Dinda , Tamarani (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BAMBU KUNING BANDAR LAMPUNG. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF Abstrak - Dinda Tamarani.pdf Download (121Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL TANPA LAMPIRAN_compressed - Dinda Tamarani.pdf Restricted to Hanya staf Download (1125Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS FULL_removed - Dinda Tamarani.pdf Download (3077Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Bambu Kuning, Kota Bandar Lampung, dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan pasar yang tertib, estetis, dan terorganisasi. Kebijakan ini bertujuan mengatasi persoalan klasik seperti kemacetan, kesemrawutan, serta penggunaan ruang publik yang tidak sesuai. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan relokasi PKL dengan menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn, yang mencakup enam dimensi utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap lokasi relokasi serta aktivitas pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi standar dan tujuan kebijakan, terdapat keselarasan antara tujuan dan peraturan, namun belum diterjemahkan secara rinci dalam strategi pelaksanaan teknis di lapangan. Pada dimensi sumber daya, terdapat dukungan sarana prasarana dari pemerintah, tetapi belum ditunjang dengan alokasi anggaran operasional dan sumber daya manusia yang memadai. Dimensi karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan adanya struktur kelembagaan yang formal, namun minim dalam kapasitas teknis dan koordinasi lintas instansi. Dimensi komunikasi antarorganisasi mengalami hambatan serius, terutama komunikasi vertikal dengan para PKL yang tidak berjalan efektif dan cenderung bersifat satu arah. Pada dimensi disposisi pelaksana, ditemukan adanya komitmen petugas lapangan, namun tidak disertai pemahaman menyeluruh terhadap urgensi pendekatan partisipatif. Terakhir, pada dimensi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dukungan politik dari kepala daerah dan DPRD membantu menjaga keberlanjutan kebijakan, namun secara sosial-ekonomi kebijakan ini belum menjamin keberlanjutan pendapatan para pedagang yang direlokasi. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pedagang Kaki Lima, Pasar Bambu Kuning The relocation of street vendors (PKL) at Bambu Kuning Market in Bandar Lampung City was carried out as part of the government's effort to create a more orderly, aesthetic, and organized market environment. This policy aims to address longstanding issues such as traffic congestion, disorder, and the inappropriate use of public spaces. This study analyzes the implementation of the street vendor relocation policy using the Van Meter and Van Horn implementation model, which includes six key dimensions: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, inter-organizational communication, disposition of implementers, and the social, economic, and political environment. This research employs a descriptive qualitative approach through in-depth interviews and direct observation of relocation sites and vendor activities. The findings show that in the dimension of policy standards and objectives, there is alignment between goals and regulations, but these have not yet been translated into detailed technical implementation strategies on the ground. In terms of resources, there is infrastructural support from the government; however, it is not adequately backed by operational budget allocations and sufficient human resources. The organizational characteristics dimension reveals the existence of a formal institutional structure, but with limited technical capacity and weak inter-agency coordination. The communication dimension faces significant barriers, particularly in vertical communication with the vendors, which remains ineffective and tends to be one-directional. In the disposition of implementers, while there is commitment from field officers, it is not accompanied by a comprehensive understanding of the importance of participatory approaches. Finally, in the social, economic, and political environment dimension, political support from the local government and the Regional House of Representatives (DPRD) helps maintain policy continuity; however, from a socio-economic perspective, the policy has yet to ensure the sustainability of income for the relocated vendors. Keywords : Public Policy Implementation, Street Vendors, Bambu Kuning Market

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 321 Sistem pemerintahan dan sistem negara
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	UPT . Siswanti
Date Deposited:	07 Nov 2025 08:55
Terakhir diubah:	07 Nov 2025 08:55
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92856

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir