Widya Agustiani , Putri Br Tarigan (2025) DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN UANG KEPADA PESERTA KAMPANYE MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU ( Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Prg ). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
Skripsi Widya Tarigan Abstrak - Widya Agustiani Putri Br Tarigan.pdf Download (9Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
Skripsi Widya Tarigan Tanpa Lampiran - Widya Agustiani Putri Br Tarigan.pdf Restricted to Hanya staf Download (603Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
Skripsi Widya Tarigan Tanpa Pembahasan 3 - Widya Agustiani Putri Br Tarigan.pdf Download (495Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan dan menentukan hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye diatur dalam Pasal 523 jo Huruf j Undang-Undang Pemilu. Terdapat perbandingan antara putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan putusan Nomor:29/Pid.sus/2024/PN Prg, dimana putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Sdn lebih ringan dibandingkan dengan putusan Nomor:29/Pid.sus/2024/PN Prg yang memunculkan disparitas. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengkaji disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pemilu memberikan uang kepada peserta kampanye dan perbandingan kedua putusan yang ditinjau dari politik hukum peraturan Pasal 280 Huruf j Undang-Undang Pemilu. Adapun tujuan penelitian yaitu menganalisis disparitas pertimbangan hakim berdasarkan Studi Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tentang tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye dan menganalisis bagaimanakah perbandingan putusan hakim Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn dan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Prg ditinjau dari politik hukum pengaturan Pasal 280 Huruf j Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan, pertama bahwa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, adalah setiap putusan hakim berbeda-beda dikarenakan mempertimbangkan segala aspek yang berlandaskan teori Ahmad Rifai yaitu dari aspek yuridis yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan, aspek filosofis yaitu berupa pemberian pidana kepada terdakwa, dan aspek sosiologis yang didasarkan Widya Agustiani Putri Br Tarigan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana. Dalam hal ini yaitu Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn yang vonis hakim lebih ringan dibandingkan dengan Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2024/PN Prg. Kedua menunjukkan bahwa politik hukum dari Pasal 280 huruf j Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah memastikan tidak terjadinya tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye atau yang biasa disebut praktik politik uang. Pada kedua putusan ini, dari pertimbangan hakim sudah sesuai dengan politik hukum dari Pasal 280 huruf j Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Kata Kunci : disparitas, tindak pidana pemilu memberikan uang, politik hukum
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum |
| Pengguna Deposit: | UPT . Desi Zulfi Melasari |
| Date Deposited: | 07 Nov 2025 09:08 |
| Terakhir diubah: | 07 Nov 2025 09:08 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92860 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
