ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN RESTITUSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Penetapan Nomor: 1/Res.Pid/2024/PN Gdt juncto 141/Pid.B/2024/PN Gdt)

Hani , Miftahul Jannah (2025) ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN RESTITUSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Penetapan Nomor: 1/Res.Pid/2024/PN Gdt juncto 141/Pid.B/2024/PN Gdt). FAKULTAS HUKUM, UNIVERISTAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK HANI - Hani Miftahul Jannah.pdf Download (18Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL 2 - Hani Miftahul Jannah.pdf Restricted to Hanya staf Download (1834Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF File Skripsi Hani Miftahul Jannah - Hani Miftahul Jannah.pdf Download (1535Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Restitusi atas terjadinya tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu proses hukum yang memungkinkan korban untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana pemerkosaan yang telah disebutkan dalam undang- undang. Dalam perkara restitusi yang akan menjadi objek penelitian ini terdapat suatu permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana pemerkosaan dengan memperhitungkan kerugian materiil dan non-materiil yang berjumlah Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi, hakim menolak keseluruhan permohonan retitusi tersebut. Penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan restitusi serta mencari faktor penghambat dalam pemenuhan permohonan restitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis suatu penetapan perkara permohonan restitusi Nomor: 1/Res.Pid/2024/PN Gdt juncto 141/Pid.B/2024/PN Gdt adalah metode yuridis normatif dengan jenis data terdiri dari data primer serta data sekunder. Selain itu penulis juga menganalisis literatur dan studi kasus untuk memahami secara komprehensif mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu permohonan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak serta perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim atas perkara permohonan restitusi ini tidak dikabulkan karena adanya ketidaksesuaian antara barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dengan petitum yang dimintakan oleh korban. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459.K/SIP/1975 mengenai permohonan ganti kerugian dapat dikabulkan berdasarkan pada bukti-bukti yang konkrit dan terperinci, selain itu tuntutan ganti kerugian tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja. Hal ini menjadi masalah ataupun penghambat yang timbul 3 Hani Miftahul Jannah dalam implementasi untuk mendapatkan hak restitusi bagi korban tindak pidana pemerkosaan. Hambatan serta masalah tersebut tidak hanya mengenai aturan yang berlakunya saja, akan tetapi juga mengenai lembaga serta aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk membantu atas pemenuhan hak restitusi korban atau pemohon. Saran dalam penelitian ini yakni mengenai implikasi sosial dari penetapan pengadilan terkait restitusi tindak pidana pemerkosaan ini haruslah berfokus dalam memastikan terpenuhinya rasa keadilan bagi korban pemerkosaan tersebut. Pentingnya bagi aparat penegak hukum untuk dapat memberikan pemahaman mengenai adanya aturan yang dapat dimintakan oleh setiap masyarakat yang menjadi korban tindak pidana sebagai bentuk pemulihan hak serta perlindungan hukum korban. Kata Kunci : Restitusi, Korban Tindak Pidana, Pemerkosaan. Restitution for the occurrence of rape is a legal process that allows victims to obtain compensation for the losses suffered due to the crime of rape as stated in the law. In the restitution case that will be the object of this research, there is a restitution application submitted by the victim of the crime of rape by taking into account material and non- material losses amounting to IDR 550,000,000 (five hundred and fifty million rupiah). However, the judge rejected the entire restitution application. This study focuses on the problem regarding the basis for the judge's considerations in determining the restitution application and finding inhibiting factors in fulfilling the restitution application. The research method used in analyzing the determination of restitution application cases Number: 1/Res.Pid/2024/PN Gdt juncto 141/Pid.B/2024/PN Gdt is a normative juridical method with data types consisting of primary data and secondary data. Apart from that, the author also analyzes literature and case studies to comprehensively understand the basic considerations of judges in deciding on a request for restitution for a victim of a crime of rape as a form of restoration of rights and legal protection for every community. The results of this study indicate that the judge's consideration of the restitution request case was not granted because there was a discrepancy between the evidence presented in court and the petitum requested by the victim. Based on the Supreme Court Jurisprudence Number 459.K/SIP/1975 concerning the request for compensation, it can be granted based on concrete and detailed evidence, in addition, the claim for compensation should not only be based on estimates. This is a problem or obstacle that arises in the implementation of obtaining restitution rights for victims of rape. These obstacles and problems are not only related to the applicable regulations, but also to the institutions and law enforcement officers who are authorized to assist in fulfilling the restitution rights of victims or applicants. 5 Hani Miftahul Jannah The suggestion in this study, namely regarding the social implications of the court's decision regarding restitution for rape, must focus on ensuring that a sense of justice is fulfilled for the rape victim. It is important for law enforcement officers to be able to provide an understanding of the existence of rules that can be requested by every member of society who is a victim of a crime as a form of restoration of rights and legal protection for victims. Keywords: Restitution, Crime Victims, Rape.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	10 Nov 2025 04:03
Terakhir diubah:	10 Nov 2025 04:03
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/92906

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir