PERAN ILMU KRIMINALISTIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI (Studi Putusan Nomor : 10/Pid/2020/PT.JAP)

Aisyah, Puspita Efendi (2025) PERAN ILMU KRIMINALISTIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI (Studi Putusan Nomor : 10/Pid/2020/PT.JAP). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT - Aisyah Puspita Efendi.pdf Download (247Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL - Aisyah Puspita Efendi.pdf Restricted to Hanya staf Download (2524Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Aisyah Puspita Efendi.pdf Download (2370Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Ilmu kriminalistik merupakan ilmu penyidikan yang digunakan untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana atau tidak, serta mengidentifikasi pelaku, dan menemukan alat bukti yang mendukung proses pembuktian. Kriminalistik mendukung proses pembuktian di persidangan dan membantu hakim dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Maka timbul pertanyaan bagaimana peran ilmu kriminalistik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi (studi putusan nomor 10/Pid/2020/PT.JAP), serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada terhadap kajian norma-norma hukum yang berlaku baik berupa undang-undang, peraturan, doktrin maupun putusan pengadilan dengan bantuan pendekatan empiris melalui wawancara. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Ilmu kriminalistik berperan penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi, khususnya dalam mengungkap identitas korban dan pelaku, serta merekonstruksi kejadian secara ilmiah. Melalui analisis forensik seperti pemeriksaan DNA, sidik jari, visum et repertum, dan barang bukti, penyidik mampu menyusun kronologi peristiwa secara akurat. Dalam kasus Putusan No. 10/Pid/2020/PT.JAP, teknik-teknik kriminalistik berhasil membuktikan keterlibatan terdakwa dalam tindakan pembunuhan dan mutilasi korban. Pemeriksaan tempat kejadian perkara, pengolahan bukti fisik, serta rekonstruksi kejadian menjadi landasan penting dalam proses penyidikan dan persidangan. Hasil penyidikan dan pembuktian yang berbasis kriminalistik memberikan keyakinan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalistik bukan sekadar ilmu bantu, tetapi merupakan elemen strategis dalam penegakan hukum pidana, terutama pada kasus berat dan kompleks. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis. Dalam putusan nomor 10/Pid/2020/PT.JAP hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pembuktian negatif, yaitu dengan mempertimbangkan alat bukti, keterangan terdakwa dan saksi, serta kondisi psikologis terdakwa yang saat itu terpengaruh alkohol dan emosi. Hakim juga mempertimbangkan faktor yang meringankan dan memberatkan sesuai prinsip keadilan. Namun, karena korban adalah anak di bawah umur, seharusnya diterapkan juga ketentuan dalam UU Perlindungan Anak Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya mengacu pada asas lex specialis derogat legi generalis, di mana peraturan khusus mengesampingkam peraturan umum. Saran yang dapat diberikan adalah Diperlukan peningkatan pemanfaatan ilmu kriminalistik dalam penyidikan pembunuhan dengan mutilasi melalui pendekatan ilmiah yang objektif. Selain itu, hakim diharapkan mengoptimalkan penerapan hukum khusus, seperti UU Perlindungan Anak, untuk memastikan keadilan substantif, khususnya dalam kasus yang melibatkan korban anak. Kata kunci: Kriminalistik, tindak pidana, pembunuhan, mutilasi Criminalistics is an investigative science used to determine whether a crime has occurred, identify the perpetrator, and discover evidence that supports the process of proof. It supports the evidentiary process in court and assists judges in determining who is responsible for the act. This raises the question of how criminalistics plays a role in proving the criminal act of murder with mutilation (a case study of Decision No. 10/Pid/2020/PT.JAP), as well as what legal considerations underlie the imposition of a severe sentence by the judge. This research employs a normative juridical method, focusing on the study of applicable legal norms, including statutes, regulations, legal doctrines, and court decisions, supplemented by an empirical approach through interviews. The data was obtained primarily through library research. Criminalistics plays a significant role in proving cases of murder involving mutilation, particularly in uncovering the identity of the victim and perpetrator, as well as reconstructing the incident scientifically. Through forensic analysis such as DNA testing, fingerprint analysis, visum et repertum, and the examination of physical evidence, investigators can accurately construct the chronology of events. In Decision No. 10/Pid/2020/PT.JAP, criminalistic techniques successfully demonstrated the defendant's involvement in the murder and mutilation. Crime scene examination, the handling of physical evidence, and event reconstruction formed the essential basis of both investigation and court proceedings. The results of these criminalistic-based investigations provided the judge with sufficient confidence to render a verdict. This indicates that criminalistics is not merely an auxiliary science but a strategic element in criminal law enforcement, particularly in complex and serious cases. In delivering a verdict, judges must consider both juridical and non-juridical factors. In Decision No. 10/Pid/2020/PT.JAP, the judge applied the negative evidentiary system, taking into account material evidence, testimonies from the defendant and witnesses, as well as the defendant's psychological condition, which was affected by alcohol and emotional instability at the time of the crime. The judge also weighed mitigating and aggravating circumstances in accordance with the principle of justice. However, considering that the victim was a minor, the provisions of the Child Protection Act Article 80 of Law No. 35 of 2014 should have been applied. This demonstrates that the judge's legal reasoning did not fully adhere to the principle of lex specialis derogat legi generali, which states that specific laws override general ones. The recommendations of this research are as follows: There is a need to enhance the utilization of criminalistics in the investigation of mutilation-related homicides through an objective and scientific approach. Additionally, judges are encouraged to optimize the application of special laws, such as the Child Protection Act, to ensure substantive justice, particularly in cases involving child victims. Keywords: Criminalistics, criminal offense, murder, mutilation

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	12 Nov 2025 03:03
Terakhir diubah:	12 Nov 2025 03:03
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93046

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir