IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PESAWARAN

Astri , Kemala Sari (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PESAWARAN. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG .

	File PDF 2. SKRIPSI FULL_ - Astri Kemala Sari.pdf Restricted to Hanya staf Download (1921Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT - Astri Kemala Sari.pdf Download (200Kb) | Preview
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN_Astri Kemala Sari.pdf Download (1411Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu syarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai dasar pembentukan struktur dan pengelolaan layanan informasi publik. Namun, tingkat keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesawaran masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Satatistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel komunikasi, penyampaian informasi kepada masyarakat belum berjalan optimal. Sumber daya masih terbatas pada jumlah staf dan anggaran. Sementara itu, disposisi pelaksana telah menunjukkan komitmen yang baik. Dari sisi struktur birokrasi, keberadaan SOP dan pembentukan PPID secara formal sudah mendukung pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran dapat dikatakan efektif, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek komunikasi dan sumber daya agar pelaksanaannya lebih optimal. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Public information disclosure is one of the essential requirements for achieving transparent, accountable, and participatory governance. As part of implementing Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, the Government of Pesawaran Regency issued Regent’s Decree Number 75 of 2024 on the Establishment of the Information and Documentation Management Team (PPID) as the basis for structuring and managing public information services. However, the level of public information disclosure in Pesawaran Regency still faces several challenges, such as limited human resources, lack of public outreach, and constrained budget allocation. This study aims to analyze the implementation of public information disclosure policy at the Department of Communication, Informatics, Statistics, and Encryption (Diskominfotiksan) of Pesawaran Regency using George C. Edward III’s implementation model, which includes the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation.The findings indicate that in terms of communication, information dissemination has not been optimal. Resources remain limited in terms of both staffing and funding. Meanwhile, the disposition of implementers shows a good level of commitment. From a bureaucratic structure perspective, the existence of SOPs and the formal establishment of the PPID have supported policy implementation. Therefore, the implementation of public information disclosure policy at Diskominfotiksan Pesawaran Regency can be considered effective, although improvements in communication and resource aspects are still needed for more optimal execution. Keywords: Policy Implementation, Public Information Disclosure, Information Services.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	12 Nov 2025 03:11
Terakhir diubah:	12 Nov 2025 03:11
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93052

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir