PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENERAPKAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM MENDISTRIBUSIKAN BARANG

Reyka , Nadina Ilham (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENERAPKAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM MENDISTRIBUSIKAN BARANG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF abstrak only - Reyka Nadina Ilham.pdf Download (240Kb) | Preview
	File PDF upload digilib tanpa lampiran - Reyka Nadina Ilham.pdf Restricted to Hanya staf Download (1622Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF upload digilib tanpa pembahasan - Reyka Nadina Ilham.pdf Download (1489Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Zaman terus berkembang, begitu pula berbagai jenis kejahatan yang kian lama kian berkembang dan bermacam macam bentuknya, salah satunya adalah penerapan sistem skema piramida. Penerapan sistem skema piramida dalam kegiatan usaha banyak bentuknya dan cukup sulit dikenali karena para pelaku seringkali menggunakan kedok untuk menghindari jerat hukum pidana sebagaimana kasus yang diambil sebagai contoh dalam penelitian ini yaitu kasus PT. NSW yang terindikasi menggunakan skema piramida. Selama ini, proses penegakan hukum yang dipengaruhi dengan berbagai faktor yang ada masih kerap kali melahirkan celah hukum bagi para pelaku. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang dan apa saja faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Hakim Kejaksaan Negeri Metro, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida dalam kasus PT. NSW mencerminkan fungsi hukum sebagai alat represif melalui tiga tahapan yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi tampak dari larangan tegas dalam undang-undang Perdagangan. Pada tahap aplikasi, melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan aparat telah aktif meski menghadapi beberapa kekurangan. Sedangkan pada tahap eksekusi, vonis dijatuhkan namun pelaku utama masih buron, menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan hukum secara menyeluruh. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menerapkan sistem skema piramida yaitu regulasi yang mengatur masih terdapat kelemahan dan kurang spesifik, sumber daya manusia para penegak hukum yang masih kurang terlatih, sarana dan fasilitas yang masih belum memadai, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan literasi keuangan dan hukum. Sehingga faktor yang paling dominan adalah faktor penegak hukum dan masyarakat. Saran dari penulis adalah diharapkan para penegak hukum dapat meningkatkan ketajaman dalam mengidentifikasikan suatu kasus terkhususnya pada skema piramida yang menyangkut kepentingan publik secara luas. Selain itu juga pemerintah diharapkan dapat mencari solusi yang tepat dalam membenahi faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum itu sendiri, juga perlunya peninjauan kembali terhadap undang-undang agar kepastian hukum dalam memberantas tindak pidana penerapan sistem skema piramida lebih efektif. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Skema Piramida, Mendistribusikan Barang The times continue to develop, as well as various types of crimes that are increasingly developing and taking various forms, one of which is the application of the pyramid scheme system. The application of the pyramid scheme system in business activities has many forms and is quite difficult to recognize because the perpetrators often use a mask to avoid the snares of criminal law as the case taken as an example in this study, namely the case of PT. NSW indicated using a pyramid scheme. So far, the law enforcement process which is influenced by various existing factors still often creates legal loopholes for perpetrators. In this study, it is explained how criminal law enforcement against criminal offenders who apply the pyramid scheme system in distributing goods and what are the factors that affect criminal law enforcement against criminal offenders who apply the pyramid scheme system in distributing goods. The research method used by the author in this study is using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used in this study are primary data and secondary data. The resource persons in this study consisted of the Lampung Regional Police Investigator, the Metro District Attorney's Judge, the Public Prosecutor of the Metro District Attorney's Office, and the Lecturer of the Criminal Law Section of the University of Lampung. Based on the results of the research and discussion, the enforcement of criminal law against criminal perpetrators who apply the pyramid scheme system in the case of PT. NSW reflects the function of law as a repressive tool through three stages, namely formulation, application, and execution. The formulation stage can be seen from the strict prohibition in the Trade law. At the application stage, through the investigation, investigation, prosecution, and judicial process, the apparatus has been active despite facing several shortcomings. Meanwhile, at the execution stage, the verdict was handed down but the main perpetrator is still at large, showing that the overall implementation of the law is still weak. Factors that affect the enforcement of criminal law against criminal offenders who apply the pyramid scheme system are that the regulations that regulate there are still weaknesses and lack specifically, the human resources of law enforcers who are still poorly trained, facilities and facilities that are still inadequate, and there is still a lack of public awareness of financial and legal literacy. So the most dominant factor is law enforcement and community factors. The author's suggestion is that it is hoped that law enforcers can increase their sharpness in identifying a case, especially in pyramid schemes that concern the public interest at large. In addition, the government is also expected to find the right solution in fixing factors that can affect law enforcement itself, as well as the need to review the law so that legal certainty in eradicating the crime of implementing the pyramid scheme system is more effective. Keywords : Law Enforcement, Pyramid Scheme, Distributing Goods

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	12 Nov 2025 06:54
Terakhir diubah:	12 Nov 2025 06:54
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93111

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir