PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PRINSIP FIRST TO FILE PADA SENGKETA MEREK NICE DAN MICE (Studi Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025)

Muhammad Zidane , Pradana (2025) PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PRINSIP FIRST TO FILE PADA SENGKETA MEREK NICE DAN MICE (Studi Putusan No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF SKRIPSI FULL - Muhammad Zidane Pradana.pdf Download (3190Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Muhammad Zidane Pradana.pdf Restricted to Hanya staf Download (3190Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN - Muhammad Zidane Pradana.pdf Download (3229Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Prinsip first to file memberikan hak atas merek kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Prinsip tersebut harus dilandasi dengan asas itikad baik (good faith). Dalam praktiknya, terjadi berbagai sengketa merek akibat pendaftaran yang dilakukan tanpa itikad baik. Salah satunya adalah sengketa merek antara NICE dan MICE dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Sengketa ini menimbulkan permasalahan mengenai ratio decidendi terhadap penerapan asas itikad baik dalam prinsip first to file yang digunakan oleh hakim pada dua tingkat peradilan, serta akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kasus (judicial case study). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga menilai pendaftaran merek MICE dilakukan tanpa itikad baik karena terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek NICE yang telah terdaftar. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena mencampurkan gugatan pembatalan merek dengan gugatan pelanggaran merek dalam satu gugatan. Oleh karena itu, gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan pokok perkara tidak diperiksa. Akibat hukumnya, merek NICE tetap terdaftar, merek MICE tetap sah secara administratif, dan DJKI tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penghapusan. Putusan ini menegaskan pentingnya kejelasan dan ketepatan dalam penyusunan gugatan sebagai syarat mendasar dalam hukum acara agar substansi perkara, termasuk asas itikad baik, dapat diperiksa oleh pengadilan. Kata Kunci: Asas Itikad Baik, First to File, Sengketa Merek The first to file principle in Indonesia's trademark registration system grants exclusive rights to the party who first files a trademark application with the Directorate General of Intellectual Property (DGIP). However, the application of this principle must be based on the principle of good faith. In practice, various trademark disputes arise due to registrations made in bad faith. One such case involves a dispute between the trademarks NICE and MICE, as examined in the Commercial Court Decision No. 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst in conjunction with the Supreme Court Decision No. 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025. The legal issues in this case concern the ratio decidendi regarding the application of the good faith principle within the first to file system at two levels of the judiciary, as well as the legal consequences of the final ruling. This research is a normative legal study with a descriptive approach. The methods used include statutory and case study approaches. Data was collected through literature review and document analysis, and examined using qualitative methods. The results of the research and discussion show that the Commercial Court held that the registration of the MICE was made in bad faith due to its substantial similarity to the NICE, which had been previously registered. However, at the cassation level, the Supreme Court ruled that the Plaintiff’s claim was unclear (obscuur libel) because it combined a cancellation claim and an infringement claim in one lawsuit. As a result, the Court declared the claim inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) the substance of the case was not reviewed. Consequently, the NICE trademark remains registered, the MICE trademark remains valid, and the DGIP has no legal basis to delete it. This research shows that clarity and accuracy in drafting legal claims are essential in procedural law so that the court can examine the substance of a dispute, including the issue of good faith. Keywords: First to File, Good Faith, Trademark Dispute

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	13 Nov 2025 01:00
Terakhir diubah:	13 Nov 2025 01:00
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93150

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir