UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN DALUWARSA PENUNTUTAN PADA PERKARA PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)

MUHAMMAD ILHAM , - (2025) UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN DALUWARSA PENUNTUTAN PADA PERKARA PENIPUAN DAN/ATAU PENGGELAPAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK - MUHAMMAD ILHAM.pdf Download (18Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL - MUHAMMAD ILHAM.pdf Restricted to Hanya staf Download (1368Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - MUHAMMAD ILHAM.pdf Download (1288Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel memberikan penegasan yurisprudensial yang signifikan mengenai aspek krusial dalam penegakan hukum pidana, yakni imperatifnya pengawasan ketat (terhadap kepatuhan prosedural. Secara khusus, putusan ini menggarisbawahi urgensi akurasi dan konsistensi dalam pendokumentasian waktu pada dua tahap kritis yaitu saat kejadian tindak pidana (tempus delicti) dan saat pelaporan kejadian tersebut kepada otoritas berwenang (locus reportiae). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data penafsiran hukum yang berfokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi hukum yang relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya hukum terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel berfokus pada analisis yuridis Pasal 78 KUHP, dengan mempertimbangkan masa daluwarsa yang telah berlalu dan perlindungan hak terdakwa melalui banding atau kasasi. Putusan ini menciptakan preseden hukum penting terkait batas waktu penuntutan pidana, yang diharapkan meningkatkan kecermatan aparat penegak hukum dan kepercayaan publik melalui penerapan asas transparansi dan keadilan. Penelitian ini merekomendasikan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) memperkuat alasan hukum dalam banding atau kasasi dengan menunjukkan bukti bahwa penundaan penyidikan atau penuntutan disebabkan kendala administratif yang tidak disengaja, serta memastikan tidak ada kelalaian yang disengaja dari aparat penegak hukum. Kata Kunci: Upaya Hukum, Putusan Daluwarsa, Penuntutan, Penipuan dan/atau Penggelapan. The South Jakarta District Court Decision No. 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel provides significant jurisprudential affirmation on a crucial aspect of criminal law enforcement: the imperative of strict procedural compliance oversight. Specifically, this decision underscores the urgency of accuracy and consistency in documenting the timing of two critical stages: the occurrence of the criminal act (tempus delicti) and the reporting of the incident to the competent authority (locus reportiae). This research employs a normative juridical approach with a legal interpretation data analysis method, focusing on examining legal principles, norms, and related legislation. This approach is undertaken to explore the meaning, purpose, and legal implications relevant to the context of the issues studied. This research shows that legal remedies against the expired prosecution ruling in the fraud and/or embezzlement case based on Decision Number: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel focus on the juridical analysis of Article 78 of the Criminal Code, considering the elapsed statute of limitations and the protection of the defendant's rights through appeal or cassation. This decision establishes a significant legal precedent on the importance of managing prosecution time limits in criminal cases, expected to enhance law enforcement accuracy and public trust through the application of transparency and justice principles. This research recommends that Public Prosecutors (JPU) strengthen their legal arguments in appeals or cassation by presenting evidence that delays in investigation or prosecution were caused by unintentional administrative constraints, while ensuring that there was no deliberate negligence by law enforcement officers. Keywords: Legal Remedies, Statute of Limitations, Prosecution, Fraud and/or Embezzlement

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	13 Nov 2025 01:06
Terakhir diubah:	13 Nov 2025 01:06
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93151

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir