PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (STUDI PADA BPJS KESEHATAN CABANG SERANG)

Risky Khairullah, - (2025) PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (STUDI PADA BPJS KESEHATAN CABANG SERANG). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - Risky Khairullah.pdf Download (17Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL -Risky Khairullah.pdf Restricted to Hanya staf Download (1305Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Risky Khairullah.pdf Download (1142Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengembalian kerugian negara merupakan salah satu aspek penting dalam upaya menjaga integritas keuangan negara, terutama dalam kaitannya dengan penagihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Penelitian ini menganalisis dua permasalahan yakni bagaimanakah peran Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang dan mengapa terdapat faktor penghambat peran Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pengembalian kerugian negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang menggabungkan analisis hukum dengan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber terkait dan kajian pustaka. Analisis data dilakukan dengan metode hermeneutika untuk interpretasi hukum dan content analysis untuk mendalami efektivitas pengembalian kerugian negara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam pemulihan kerugian negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang melibatkan serangkaian prosedur, dimulai dari pengiriman surat permohonan bantuan hukum hingga eksekusi pembayaran tunggakan iuran oleh badan usaha yang menunggak. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, JPN dihadapkan pada berbagai kendala, seperti ketidakjelasan keberadaan pemilik badan usaha, kondisi keuangan yang buruk, serta penghindaran kewajiban yang dilakukan oleh beberapa badan usaha. Selain itu, kendala administratif, seperti kurangnya data yang akurat dan terintegrasi, turut memperlambat proses pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam kebijakan pengelolaan iuran BPJS Kesehatan, termasuk penguatan kebijakan hukum yang lebih efisien dan responsif terhadap kondisi ekonomi dan operasional badan usaha. Kata Kunci: Pemulihan keuangan negara, Jaksa Pengacara Negara, BPJS Kesehatan. The recovery of state losses is one of the important aspects in efforts to maintain the integrity of state finances, especially in relation to the collection of BPJS Kesehatan contribution arrears. This study analyzes two problems, namely how is the role of the State Attorney in the recovery of state losses at the Serang Branch of BPJS Kesehatan and why there are factors inhibiting the role of the State Attorney in the recovery of state losses at the Serang Branch of BPJS Kesehatan. This study uses normative legal and empirical legal methods to analyze the role of the State Attorney (JPN) in recovering state losses at the Serang Branch of BPJS Kesehatan. The approaches used include the legislative approach and the case approach, which combines legal analysis with field studies. Data were obtained through semi-structured interviews with related sources and literature reviews. Data analysis was carried out using the hermeneutic method for legal interpretation and content analysis to explore the effectiveness of the recovery of state losses. The results of the study are expected to provide an in-depth understanding of the challenges and solutions in recovering state losses. The results of the study indicate that the role of the State Attorney in the recovery of state losses at the Serang Branch of BPJS Health involves a series of procedures, starting from sending a letter of request for legal assistance to the execution of payment of arrears by the business entity in arrears. However, in carrying out its duties, JPN is faced with various obstacles, such as the unclear existence of the business entity owner, poor financial conditions, and avoidance of obligations carried out by several business entities. In addition, administrative obstacles, such as the lack of accurate and integrated data, also slow down the process of recovering state losses. This study suggests the need for reform in the BPJS Kesehatan contribution management policy, including strengthening legal policies that are more efficient and responsive to the economic and operational conditions of business entities. Keywords: State financial recovery, State Attorney, BPJS Kesehatan.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Ery Elyasari
Date Deposited:	13 Nov 2025 02:46
Terakhir diubah:	13 Nov 2025 02:46
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93192

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir