PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Inspektorat Lampung Utara)

AHMAD , FAISHAL (2025) PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Inspektorat Lampung Utara). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
 File PDF
FILE ABSTRAK - Ahmad Faishal.pdf
Download (228Kb) | Preview
[img] File PDF
SKRIPSI FULL SKRIPSI - Ahmad Faishal.pdf
Restricted to Hanya staf
Download (2134Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
 File PDF
FULL SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Ahmad Faishal.pdf
Download (1974Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta mencegah penyalahgunaan wewenang dengan cara pencegahan, pendeteksian, dan investigasi pada Anggaran melalui Audit, Review, Evaluasi, dan Pemantauan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta Apakah yang menjadi Faktor Penghambat dari Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Lampung Utara, Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dapat ditinjau dari segi peran secara Normatif, Ideal, dan Faktual. Peran normatif dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peran ideal dalam efektivitas wewenang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harusnya memiliki fungsi penindakan dan struktur kelembagaan hendaknya tidak boleh berada dibawah kendali bupati tetapi berada langsung di bawah naungan Kementerian. Peran faktual, masih ditemukan adanya intervensi dalam pelaksanaan tugas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Intervensi ini bisa berupa tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi hasil pengawasan, sehingga independensi dan objektivitas APIP menjadi terganggu. Faktor penghambat yang paling dominan dalam Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi adalah faktor kualitas serta kuantitas dari penegak hukum. Ahmad Faishal Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, hendaknya Negara memberikan kewenangan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjalankan fungsi penindakan. Diharapkan struktur kelembagaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga sebaiknya ditempatkan di bawah kementerian atau lembaga pusat, bukan di bawah bupati atau kepala daerah, agar independensi, profesionalisme, dan efektivitas pengawasan dapat terjaga tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diharapkan dapat membangun kolaborasi yang erat dengan lembaga penegak hukum dan stakeholder terkait untuk mempercepat proses investigasi serta menyelaraskan hasil pengawasan demi memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kata Kunci: Peran, APIP, Pencegahan, Korupsi. The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is a government agency tasked with supervising the implementation of government duties and functions. The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) plays an important role in ensuring accountability and transparency in financial management and preventing abuse of authority by means of prevention, detection, and investigation of the Budget through Audit, Review, Evaluation, and Monitoring. The problem in this thesis is How is the Role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in Efforts to Prevent Criminal Acts of Corruption and What are the Inhibiting Factors of the Role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in Efforts to Prevent Criminal Acts of Corruption. This study uses a normative legal approach and is supported by an empirical legal approach. The data collection methods in this study are literature studies and field studies. The sources in this study consisted of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) at the North Lampung Inspectorate, the North Lampung District Attorney's Office and Academics from the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study and discussion show that: The role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in efforts to prevent corruption can be reviewed in terms of normative, ideal, and factual roles. The normative role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in efforts to prevent corruption is regulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and Government Regulation (PP) Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System (SPIP). The ideal role in the effectiveness of the authority of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) should have an enforcement function and the institutional structure should not be under the control of the regent but directly under the auspices of the Ministry. In factual roles, intervention is still found in the implementation of the duties of the Government Internal Supervisory Apparatus. This intervention can be in the form of pressure from certain parties who try to influence the results of supervision, so that the independence and objectivity of the APIP are disrupted. The most dominant inhibiting factor in the Role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in Efforts to Prevent Corruption is the quality and quantity of law enforcement. Ahmad Faishal The suggestions that can be given in this study are that the State should give authority to the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) to carry out the enforcement function. It is expected that the institutional structure of The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) should also be placed under the ministry or central agency, not under the regent or regional head, so that independence, professionalism, and effectiveness of supervision can be maintained without intervention from any party. The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is expected to build close collaboration with law enforcement agencies and related stakeholders to accelerate the investigation process and align the results of supervision in order to strengthen the accountability of regional financial management. Keywords: Role, APIP, Prevention, Corruption.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi: FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit: UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited: 13 Nov 2025 07:45
Terakhir diubah: 13 Nov 2025 07:45
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93248

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir
Digital Library is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.