EFEKTIVITAS GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 132/Pid.B/2023/PN Pnn)

Chetrine , Br Meliala (2025) EFEKTIVITAS GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 132/Pid.B/2023/PN Pnn). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (1) - affan computer.pdf Download (259Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN - affan computer.pdf Restricted to Hanya staf Download (2163Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN (1) - affan computer.pdf Download (1970Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam hukum perdata tetapi bisa dilihat melalui jalur pidana. Salah satu yang menjadi pembeda terkait dengan perbuatan melawan hukum baik dalam perdata dan juga pidana ialah terletak pada unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri. Dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pesisir Selatan, akan dilihat terkait dengan prosedur pengajuan gugatan ganti kerugian berdasarkan hukum perdata dan pidana, efektivitas gugatan ganti kerugian berdasarkan hukum perdata dan pidana, serta efektivitas gugatan ganti kerugian yang diajukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam penulisan skripsi menggunakan data primer dan sekunder. Prosedur pengajuan gugatan ganti kerugian terhadap kasus kekerasan seksual di Pesisir Selatan dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana dan perdata. Dalam sistem hukum Indonesia, gugatan ganti kerugian umumnya diajukan melalui jalur pidana, tetapi memungkinkan untuk diajukan secara perdata. Tujuan dari pengajuan gugatan ini adalah untuk memberikan pemulihan kepada korban atas kerugian yang dialami. Prosedur pengajuan ganti kerugian dalam hukum pidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, yang mencakup permohonan restitusi yang dapat diajukan bersamaan dengan perkara pidana. Sementara itu, dalam hukum perdata gugatan ganti kerugian diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana korban harus membuktikan adanya kerugian yang diderita. Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pnn menjadi contoh implementasi teori efektivitas hukum, dimana pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan untuk menentukan besaran ganti rugi. Kata Kunci: Gugatan Ganti Kerugian, Kekerasan Seksual, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Efektivitas Hukum, Restitusi. iii ABSTRACT Acts against the law are not only found in civil law but can be seen through criminal channels. One of the differences related to unlawful acts both in civil and criminal matters lies in the elements of the unlawful act itself. In the case of sexual violence that occurred in Pesisir Selatan, it will be looked at in relation to the procedure for filing a claim for compensation based on civil and criminal law, the effectiveness of the claim for compensation based on civil and criminal law, as well as the effectiveness of the claim for compensation submitted. The type of research used is normative-empirical. The type of research used in this research is descriptive legal research. The approach used in this research is a comparative approach. When writing a thesis, primary and secondary data are used. The procedure for filing a claim for compensation for cases of sexual violence in Pesisir Selatan can be carried out through criminal and civil law. In the Indonesian legal system, claims for compensation are generally filed through criminal channels, but it is possible to file them in civil cases. The aim of filing this lawsuit is to provide compensation to the victim for the losses they have experienced. The procedure for applying for compensation in criminal law is regulated by Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, which includes requests for restitution that can be submitted simultaneously with criminal cases. Meanwhile, in civil law, claims for compensation are regulated by the Civil Code (KUHPerdata), where the victim must prove the loss suffered. Decision Number 132/Pid.B/2023/PN Pnn is an example of implementing the theory of legal effectiveness, where the court considers the evidence submitted to determine the amount of compensation. Keywords: Compensation Lawsuit, Sexual Violence, Criminal Law, Civil Law, Legal Effectiveness, Restitution.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	14 Nov 2025 01:16
Terakhir diubah:	14 Nov 2025 01:16
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93290

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir