PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

Wan , Atdyawarman Prawiro (2025) PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text Abstrak (1) - Wan Atdyawarman Prawiro.pdf Download (151kB) | Preview
	Text alhamdulillah selesai - Wan Atdyawarman Prawiro.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text skripsi tanpa bab pembahasan - Wan Atdyawarman Prawiro.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Pajak Daerah terdiri atas dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet, pajak ini merupakan potensi khas daerah dan dipungut oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Sebelumnya, pemungutan pajak ini mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009, namun sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dasar hukum tersebut diperbarui melalui Perda Nomor 9 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 43 Tahun 2024. Dalam praktiknya, pemungutan pajak belum berjalan optimal akibat rendahnya kesadaran wajib pajak dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Rokan Hilir dan (2) Apa saja faktor pendukung serta penghambat pemungutan pajak sarang burung walet. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan yakni studi pustaka dan studi lapangan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak harus melaporkan sendiri kepemilikan sarang burung walet dan menyetorkan pembayaran sendiri ke kas daerah melalui sistem sistem Self Assesment. Pada periode 2021-2024 pemungutan belum optimal karena kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten Rokan Hilir tergolong sangat rendah. Dari segi efektivitas, pemungutan pajak ini belum sepenuhnya efektif, karena realisasi terhadap penerimaan jauh dibawah target. Faktor pendukung mencakup regulasi yang jelas dan pembentukan tim intensifikasi dan ektensifikasi. Faktor penghambat meliputi minimnya kesadaran wajib pajak, belum optimalnya Prinsip Convenience of Payment yakni sistem pembayaran yang belum digital, dan kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam aktivitas pemungutan pajak. Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Asli Daerah iii ABSTRACT Regional taxes consist of two types, namely Provincial Tax and Regency/City Tax. One of the taxes under the authority of the Regional Government is the Edible Bird's Nest Tax. This tax is a unique regional potential and is levied by the Rokan Hilir Regency Government. Previously, the collection of this tax was governed by Law Number 28 of 2009. However, since the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, the legal basis has been updated through Regional Regulation Number 9 of 2023 and Regent Regulation Number 43 of 2024. In practice, tax collection has not been optimally implemented due to low taxpayer compliance and weak supervision. This study formulates two main research questions: (1) How is the implementation of Edible Bird's Nest Tax collection in increasing Local Revenue (PAD) in Rokan Hilir Regency? and (2) What are the supporting and inhibiting factors in edible bird's nest tax collection? This research employs normative and empirical methods. The data types consist of literature studies and field studies. The data were then analyzed using qualitative descriptive analysis. The research findings indicate that taxpayers must self-report their edible bird's nest ownership and independently remit payments to the regional treasury through the Self Assessment system. During the 2021-2024 period, tax collection was not yet optimal as the edible bird's nest tax contribution to Rokan Hilir Regency's Local Own-Source Revenue (PAD) was classified as very low. In terms of effectiveness, the collection of this tax has not been fully effective, as the actual revenue falls far below the target. Supporting factors include clear regulations and the establishment of intensification and extensification teams. The inhibiting factors include low taxpayer compliance, suboptimal implementation of the Convenience of Payment principle (particularly the non-digital payment system), and the lack of qualified personnel in tax collection activities. Keywords: Contribution, Swiftlet Nest Tax, Local Own-Source Revenue.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 340 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	18 Nov 2025 02:44
Last Modified:	18 Nov 2025 02:44
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93516

Actions (login required)

View Item