MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN KIOS DANASTRA PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIFGROUP) LAMPUNG

Vella , Aristiani Situmeang (2025) MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN KIOS DANASTRA PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIFGROUP) LAMPUNG. [Diploma/Tugas Akhir]

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK - Vella Aristiani Situmeang.pdf

Download (30Kb) | Preview
[img] File PDF
Laporan Akhir Full - Vella Aristiani Situmeang.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (1771Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
File PDF
Laporan Akhir Tanpa Bab Pembahasan - Vella Aristiani Situmeang.pdf

Download (1633Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak final yang penting dalam penerimaan negara, dikenakan sebesar 10% dari jumlah bruto sewa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung di FIFGROUP Lampung, sementara data sekunder berasal dari studi literatur, peraturan perpajakan, dan dokumen internal perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FIFGROUP Lampung telah melaksanakan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar 10% dari nilai bruto sewa untuk transaksi sewa kios Danastra di berbagai lokasi seperti Natar, Kemiling, dan Panjang. Proses pemotongan ini dilakukan saat pembayaran sewa atau saat sewa terutang. Penerbitan bukti potong dilakukan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi, penyetoran ke kas negara melalui sistem e-Billing, dan pelaporan SPT Masa PPh juga melalui e-Bupot. Batas waktu penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Secara keseluruhan, FIFGROUP Lampung telah menjalankan prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pengawasan dan evaluasi berkala tetap diperlukan untuk mencegah keterlambatan atau kesalahan administratif. Kata kunci: PPh 4 ayat 2, PPh Final, Sewa Bangunan, PPh Unifikasi

Jenis Karya Akhir: Diploma/Tugas Akhir
Subyek: 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 336 Keuangan publik
Program Studi: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) > Prodi D3-Perpajakan
Pengguna Deposit: UPT . Siswanti
Date Deposited: 18 Nov 2025 02:47
Terakhir diubah: 18 Nov 2025 02:47
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93518

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir