MODEL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERBADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

KASMAWATI , - (2025) MODEL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERBADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA. [Disertasi]

Preview	File PDF ABSTRAK - Desertasi KASMAWATI Unila.pdf Download (37Kb) | Preview
	File PDF DISERTASI FULL - Desertasi KASMAWATI Unila.pdf Restricted to Hanya staf Download (2642Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF DISERTASI TANPA BAB PEMBAHASAN - Desertasi KASMAWATI Unila.pdf Download (2388Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan inovasi dalam pengembangan ekonomi lokal di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi BUMDes pada saat ini hanya berorientasi pada bisnis oriented sebagian kecil masyarakat desa. Selain bahwa tidak dapat mengakomodir kepentingan bersama, belum semua BUMDes berbadan hukum. Diharapkan BUMDes dapat menerapkan berprinsip Good Corporate Governance (GCG) karena akan meningkatkan kinerja, menjaga keberlanjutan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan BUMDes berbadan hukum, tantangan dan model BUMDes berbadan hukum dalam perspektif hukum perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris terkait model BUMDes dalam perspektif hukum perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pembentukan BUMDes berbadan hukum sangat penting karena akan lebih memberikan kepastian hukum, akses keuangan, kemitraan, pengelolaan profesional, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Kedua, tantangan utama dalam pembentukan BUMDes berbadan hukum meliputi kompleksitas hukum, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya partisipasi masyarakat, yang memerlukan dukungan pendidikan, pelatihan, dan keuangan. Ketiga, dalam perspektif hukum perusahaan, model badan hukum yang ideal bagi BUMDes adalah koperasi yang berprinsip Good Corporate Governance (GCG), dikarenakan bentuk badan hukum koperasi mencerminkan nilai gotong royong dengan pelibatan partisipasi masyarakat lebih luas, dengan ciri-ciri transparansi, akuntabilitas, rensponsibilitas, independensi dan keadilan. Kata Kunci: BUMDes, Hukum Perusahaan, Koperasi, GCG, Kesejahteraan Masyarakat Desa Village-Owned Enterprises (BUMDes) represent an innovative approach to local economic development in Indonesia, aiming to enhance the welfare of rural communities. However, the current operation of many BUMDes is predominantly business-oriented, catering only to a small segment of village communities. Additionally, many BUMDes have yet to secure formal legal status, limiting their capacity to accommodate collective interests. It is anticipated that the adoption of Good Corporate Governance (GCG) principles by BUMDes will improve performance, ensure sustainability, and maximize enterprise value. This study examines the urgency of establishing BUMDes with legal entity status, the challenges faced, and appropriate models for BUMDes as legal entities from a corporate law perspective to advance rural community welfare. The research method employed in this dissertation integrates normative legal research with empirical legal studies, focusing on BUMDes models in corporate law perspective to promote village community welfare in Indonesia. The problem- solving approach involves a statute approach and a comparative approach. The findings reveal that, first establishing BUMDes with legal entity status is crucial as it provides greater legal certainty, financial access, partnerships, professional management, and local economic empowerment. Second, the primary challenges in forming legally incorporated BUMDes include legal complexities, resource limitations, and insufficient community participation, which necessitate support in education, training, and financial resources. Third, from a corporate law perspective, the ideal legal entity model for BUMDes is a cooperative adhering to Good Corporate Governance (GCG) principles. This model aligns with the values of mutual cooperation, broad community participation, and key characteristics such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Keywords: BUMDes, Corporate Law, Cooperative, GCG, Village Community Welfare

Jenis Karya Akhir:	Disertasi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S3-Doktoral Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	19 Nov 2025 05:45
Terakhir diubah:	19 Nov 2025 05:45
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93639

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir