PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG (PONSEL) DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 103/Pid.B/2023/PN Sdn)

APRILIYA IRSAN , - (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG (PONSEL) DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 103/Pid.B/2023/PN Sdn). FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK APRIL - Apriliya Irsan.pdf Download (1569Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL APRIL - Apriliya Irsan.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN APRIL - Apriliya Irsan.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang bisa terjadi dimana saja, kapan saja tanpa memandang usia korban. Terkait dengan tindakan pencurian terdapat cara lain untuk mempertahankan barang curian dengan melakukan ancaman kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan ini berbeda arti dari pengancaman maupun kekerasan, sebab hal tersebut seringkali membuat keliru pemahaman masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum tentang makna ancaman kekerasan itu sendiri, penerapan pasalnya serta pemberian sanksi. Berdasarkan pada kronologi tindak pidana ini dengan sebab yang telah diuraikan menjadi fokus utama dalam penelitian ini timbul pertanyaan dasar perbandingan dalam menetapkan pasal, penjatuhan sanksi bagi terdakwa sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap kasus yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian barang dalam hal ini adalah ponsel dengan ancaman kekerasan dalam tingkat kepolisian dan dalam persidangan di pengadilan serta mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana yang terjadi di Polsek Labuhan Ratu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatis yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris dengan melakukan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Sukadana, Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Labuhan Ratu serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa ditetapkannya Pasal 365 Ayat 1 KUHP alasan yang melatar belakangi penetapan pasal tunggal tersebut adalah terdakwa telah terbukti berdasarkan alat bukti bahwa ponsel tersebut sebelumnya telah direbut lebih dahulu yang berarti bahwa terdakwa sudah melakukan tindakan pencurian serta adanya ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah upaya untuk mempertahankan barang curian. Bahwa ditetapkan pasal tersebut lebih menyoroti tindakan pencuriannya. Apriliya Irsan Tidak ada tindakan lain yang merugikan korban terkait ancaman kekerasan ini. Hakim memiliki pertimbangan terdakwa tetap ditahan sebab kedua belah pihak sudah saling memaafkan tetapi pihak korban meinginkan terdakwa dipidana, selain itu perilaku terdakwa selama persidangan kooperatif menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan ringan, dipidana diatas satu tahun karena perilaku terdakwa meresahkan masyarakat sekitar serta adanya kemungkinan pengulangan pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau orang lain jika hukuman diberikan dibawah satu tahun. Faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum yang paling dominan pada kasus ini terjadi di tingkat pertama yaitu, faktor aparat penegak hukum yang kurangnya pemahaman terkait dengan penerapan pasal serta kurangnya personel yang tidak sesuai dengan banyaknya wilayah yang dijangkau dan faktor masyarakat yang disebabkan oleh masyarakat sekitar yang bersifat tertutup dan minim dijadikan saksi sampai tahap proses persidangan. Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk seluruh masyarakat andil dan memiliki kesadaran diri bahwa peran masyarakat sangat penting pada proses penegakan hukum, perbantuan lembaga hukum untuk memberikan pendekatan tentang pentingnya peran tersebut terhadap masyarakat. Serta pelatihan bimbingan teknis terhadap Kepolisian Sektor oleh lembaga hukum yang tingkatnya lebih tinggi. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindakan Pencurian, Ancaman Kekerasan The crime of theft is a criminal act that can occur anywhere, anytime, regardless of the age of the victim. Related to theft, there is another way to retain the stolen goods by using threats of violence. The crime of theft with a violent threat has a different meaning from threats or violence itself, as this often causes confusion in the understanding of society and some law enforcement officials about the meaning of violent threats, the application of its articles, and the imposition of sanctions. Based on the chronology of this crime and the reasons that have been explained, the main focus of this research arises from the comparison in determining the articles, the imposition of sanctions for the defendant, and the factors influencing the criminal law enforcement in the case under study. This study aims to understand the criminal law enforcement against theft of goods, in this case, a mobile phone, with a violent threat at the police level and in court trials, as well as to understand the factors that hinder criminal law enforcement at the Labuhan Ratu Police Sector. The research method used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach, through interviews with one of the judges at the Sukadana District Court, the Head of the Criminal Investigation Unit of the Labuhan Ratu Police Sector, and a lecturer from the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. The research results explain that the determination of Article 365 Paragraph 1 of the Criminal Code (KUHP) was based on the fact that the defendant had been proven by evidence that the mobile phone had been seized first, indicating that the defendant had committed theft and that the violent threat made by the defendant was an attempt to retain the stolen goods. The application of this article emphasizes the theft act itself. No other actions harmful to the victim were related to the violent threat. Apriliya Irsan The judge considered that the defendant should remain in detention because both parties had forgiven each other, but the victim still wanted the defendant to be sentenced. In addition, the defendant's cooperative behavior during the trial was taken into account by the judge when deciding on a lighter sentence, sentenced to more than one year due to the defendant's behavior disturbing the local community and the possibility of recidivism by the defendant or others if the sentence was less than one year. The most dominant obstacle affecting law enforcement in this case occurred at the first level, namely the law enforcement officers' lack of understanding about the application of the article, as well as the insufficient number of personnel that did not match the vast areas to be covered and the community factor, caused by the closed nature of the local community and the scarcity of witnesses during the trial process. The suggestion in this study is that it is hoped that this research can encourage the entire community to be aware of the importance of their role in the law enforcement process, and the support of legal institutions to provide approaches regarding this role to the community. In addition, technical training for the Police Sector should be provided by higher-level legal institutions. Keywords: Criminal Law Enforcement, Theft, Violent Threat

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Ery Elyasari
Date Deposited:	19 Nov 2025 08:07
Terakhir diubah:	19 Nov 2025 08:07
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93648

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir