PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG TIDAK MEMILIKI STANDAR NASIONAL INDONEISA (SNI)

PUTRI , ALLISYA EDWIN (2025) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG TIDAK MEMILIKI STANDAR NASIONAL INDONEISA (SNI). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK - PUTRI ALLISYA EDWIN.pdf Download (193Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN - PUTRI ALLISYA EDWIN.pdf Restricted to Hanya staf Download (2375Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN - PUTRI ALLISYA EDWIN.pdf Download (1924Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Barang yang layak dijual oleh produsen adalah barang yang telah sesuai standar dan mendapatkan label SNI. Namun, masih ada produsen yang menjual barang tidak ber-SNI dan menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Permasalahan penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab produsen terhadap barang yang tidak memiliki SNI dan sinkronisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Undang-Undang Perdagangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan normatif analitis substansi hukum dengan data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan : (1) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, prinsip tanggung jawab produsen atas barang yang tidak ber-SNI adalah praduga untuk selalu bertanggung jawab. Selain itu, produsen dapat dikenakan tanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan, product liability dan criminal liability. (2) Sinkronisasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian telah sinkron, yaitu mewajibkan produsen untuk menjual barang ber-SNI untuk memastikan bahwa barang yang dipakai konsumen telah aman. Sinkronisasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan masih kurang sinkron, yaitu pelaku usaha dalam Undang-Undang Perdagangan hanya berfokus pada perseorangan kewarganegaraan Indonesia, menyebabkan ketidakjelasan dalam pengaturan produsen asing. Sinkronisasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Undang-Undang Perdagangan diperlukan untuk menciptakan landasan hukum yang kuat dalam memastikan bahwa barang yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Standar Nasional Indonesia, Tanggung Jawab. This research examines the liability of manufacturers for products that fail to meet Indonesian National Standard (SNI) requirements, resulting in consumer losses. The study also explores the harmonization of the Consumer Protection Law, Standardization and Conformity Assessment Law, and Trade Law to ensure manufacturer accountability and consumer protection. This study adopts a normative legal research methodology with a descriptive design. The research approach combines conceptual and approach of legal content analysis, relying on secondary data sources. Data collection is conducted through library research, analyzing existing literature and legal documents. Research Outcomes and Analysis: (1) The Consumer Protection Law presumes manufacturer liability for non-SNI products. Furthermore, manufacturers may be held liable under fault- based liability, product liability, and criminal liability principles. (2) The Consumer Protection Law and the Standardization and Conformity Assessment Law are harmonized, mandating SNI certification for manufactured goods to ensure consumer safety. However, the Consumer Protection Law and the Trade Law require better harmonization, as the Trade Law's definition of business actors exclusively focuses on Indonesian citizens, resulting in ambiguity regarding foreign manufacturer regulation.To establish a robust legal framework ensuring products meet safety standards, harmonization between the Consumer Protection Law, Standardization and Conformity Assessment Law, and Trade Law is essential. Keywords : Consumer protection, Indonesian National Standard, Manufacturer Liability.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	20 Nov 2025 08:03
Terakhir diubah:	20 Nov 2025 08:03
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93704

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir