ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN KORUPSI DANA DESA OLEH PERANGKAT DESA (STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TULANG BAWANG)

Nur Jihaan , Fauziyyah (2025) ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN KORUPSI DANA DESA OLEH PERANGKAT DESA (STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TULANG BAWANG). FAKULTAS HUKUM, UNIVERISTAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK -Nur Jihaan Fauziyyah .pdf Download (228Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL JIHAN -Nur Jihaan Fauziyyah .pdf Restricted to Hanya staf Download (2886Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN - Nur Jihaan Fauziyyah .pdf Download (2836Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa di Kabupaten Tulang Bawang merupakan isu yang semakin mengkhawatirkan dan terus terulang setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan masyarakat desa tetap berada dalam kondisi yang memprihatinkan akibat minimnya akses terhadap fasilitas dasar yang memadai. Sehubungan dengan itu permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa dalam perspektif kriminologi? serta bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan, data sekunder dan data tersier. Narasumber pada penelitian ini ialah Aparat penegak hukum pada Kepolisian dan Kejaksaan, APIP Insprektorat, pelaku korupsi dana desa di Kabupaten Tulang Bawang serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data, kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan- kenyataan yang diperoleh dari penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa korupsi dana desa disebabkan oleh faktor-faktor seperti sifat serakah (greed) oleh pelaku untuk mencapai kepuasan diri. Adanya kesempatan (opportunities) yang muncul akibat kewenangan dan jabatan pelaku. Kebutuhan (needs) untuk memenuhi gaya hidup yang berlebihan. Serta pengungkapan (exposures) yang menjadi konsekuensi atas perbuatannya. Lemahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman mengenai tata kelola keuangan desa turut menjadi faktor terjadinya korupsi dana desa. Upaya penanggulangan korupsi dana desa dilakukan melalui pendekatan penal dengan penerapan sanksi hukum jika dalam kurun waktu 60 hari pelaku tidak mengembalikan kerugian negara. Serta pendekatan non-penal melalui sosialisasi secara rutin mengenai pencegahan korupsi dan cyber pungli, serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah hendaknya memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan menerapkan sistem audit rutin dan pengawasan independen. Selain itu, Pemerintah pusat perlu memperhatikan persyaratan tentang batas pendidikan seorang kepala desa, sehigga tata kelola anggaran desa tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Dari sisi penal, aparat penegak hukum hendaknya bersikap tegas dalam menegakkan hukum, termasuk memberikan sanksi berat bagi pelaku. Dari sisi non-penal, pemerintah daerah sebaiknya memperkuat upaya pencegahan melalui pelatihan pengelolaan keuangan yang transparan serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pejabat desa. Kata Kunci: Kriminologi, Kejahatan Korupsi, Dana Desa. The crime of corruption of village funds by village officials in Tulang Bawang Regency is an increasingly worrying issue and continues to recur every year. This results in village communities remaining in a concerning condition due to minimal access to adequate basic facilities. In this regard, the problem in this study is what are the factors causing the crime of corruption of village funds by village officials from a criminological perspective? and how are efforts to overcome the crime of corruption of village funds by village officials? This research was conducted using an empirical legal approach. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies, secondary data and tertiary data. The sources in this study were law enforcement officers at the Police and Prosecutor's Office, APIP Inspectorate, perpetrators of village fund corruption in Tulang Bawang Regency and Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. The data obtained were then processed by checking and correcting the data, then analyzed qualitatively in order to obtain a conclusion that describes the facts obtained from the research. The results of the study and discussion show that village fund corruption is caused by factors such as greed by the perpetrators to achieve self-satisfaction. The existence of opportunities that arise due to the authority and position of the perpetrators. The need to fulfill an excessive lifestyle. As well as exposures that are the consequences of their actions. The low level of education and lack of understanding of village financial governance are also factors in the occurrence of village fund corruption. Efforts to overcome village fund corruption are carried out through a penal approach by implementing legal sanctions if within 60 days the perpetrators do not return the state losses. As well as a non-penal approach through routine socialization regarding the prevention of corruption and cyber extortion, as well as assistance in budget management from the planning, implementation to reporting stages. The suggestion in this study is that the local government should ensure transparency in the management of village funds by implementing a routine audit system and independent supervision. In addition, the central government needs to pay attention to the requirements regarding the educational level of a village head, so that village budget management is not carried out arbitrarily. From the penal side, law enforcement officers should be firm in enforcing the law, including imposing severe sanctions on perpetrators. From the non-penal side, the local government should strengthen prevention efforts through transparent financial management training and conducting periodic monitoring and evaluation of village officials. Keywords: Criminology, Corruption Crime, Village Funds.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	21 Nov 2025 03:25
Terakhir diubah:	21 Nov 2025 03:25
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/93718

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir