PELAKSANAAN PENGANGKATANPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

0712011002, Adhi Sofian (2013) PELAKSANAAN PENGANGKATANPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG. Digital Library.

[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (11Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (22Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
KATA PENGANTAR.pdf

Download (14Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
New Bab I Adhi Edit KOmpre.pdf

Download (21Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
New Bab II Adhi Edit KOmpre.pdf

Download (70Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
New Bab III Adhi Edit KOmpre.pdf

Download (16Kb) | Preview
[img] Text
New Bab IV Adhi Edit KOmpre.pdf
Restricted to Registered users only

Download (61Kb)
[img]
Preview
Text
New Bab V Adhi Edit KOmpre.pdf

Download (11Kb) | Preview

Abstrak

Abstrak Keberadaan aparat penegak hukum selaku penyidik di luar penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) antara lain diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan: "Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Permasalahan Penelitian adalah Bagaimana pelaksanaan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Pemerintah Kota Bandar Lampung? dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Pemerintah Kota Bandar Lampung?. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Pemerintah Kota Bandar Lampung dilakukan sebagai berikut, yaitu pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Menteri yang membawahi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dalam hal ini Menteri dapat menunjuk dan memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal untuk pelaksanaanya. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Pengangkatan PPNS pada Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah terbatasnya jumlah personil PPNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dijadikan seorang PPNS, terbatasnya kualitas PPNS dari sisi sumber daya manusia, karena tidak adanya dukungan secara institusional struktural. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain: Sebaiknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung perlu ada peningkatan komitmen dari petugas PPNS terkait dengan upaya peningkatan kualitas tidak hanya dalam profesionalitas tetapi juga pelayanan kepada masyarakat. ABSTRACT Abstract The presence of law enforcement officers as investigators outside investigator Indonesian National Police (INP), among others set forth in Article 6 Paragraph (1) of Law No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure Code (Criminal Code) which states: "Investigators are: a. officials of the Republic of Indonesia Police, b. official civil servant who was given special authority by the Act. Issues Research is How the implementation appointment Civil Servant (investigators) in the City of Bandar Lampung?, and what factors which is the bottleneck of the implementation of the removal of the Civil Servant (investigators) in the City of Bandar Lampung?. Analysis of the data used in the study of a social nature is qualitative descriptive analysis. Definition of descriptive qualitative research procedures which produce descriptive data that is what is stated by the respondent in writing or orally and real behavior. Based on the discussion of the results of research on civil investigators (investigators) in the Civil Service Police Unit of Bandar Lampung can be concluded that the implementation of the removal of the Civil Servant (investigators) in the City of Bandar Lampung is done as follows, which is proposing the appointment and dismissal of employees Investigators conducted by the Ministry of Civil Affairs in charge of the Civil Service is concerned, in this case the Minister may appoint and authorize the Secretary-General for the implementation. Factors that hampered implementation of investigators at the Government Appointment of Bandar Lampung is the limited number of personnel investigators in the Civil Service Police Unit of Bandar Lampung qualified in accordance with the terms to be used as an investigators, investigators from the lack of quality human resources , in the absence of institutional support structure. Based on the above conclusion, it can be given some suggestions include: Should Civil Servant (investigators) in the Civil Service Police Unit of Bandar Lampung there needs to be an increase in the commitment of the staff investigators associated with efforts to improve not only the quality but also professional service to society

Tipe Karya Ilmiah: Artikel
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: IC-STAR . 2015
Date Deposited: 29 Apr 2015 08:56
Last Modified: 29 Apr 2015 08:56
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9386

Actions (login required)

View Item View Item