Fitri Ratna Wulan, 1112011144 (2015) IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (9Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (19Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MENYETUJUI.pdf Download (107Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MENGESAHKAN.pdf Download (97Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (10Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (5Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (13Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (72Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (38Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (89Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (27Kb) | Preview |
|
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (112Kb) |
||
|
File PDF
BAB V.pdf Download (18Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (18Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), dalam kaitannya dengan implementasi jaminan sosial kesehatan, pada prinsipnya penyelenggaraan sistem jaminan sosial didasarkan atas asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan jaminan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan, dan perlindungan hukum peserta program JKN BPJS Kesehatan untuk mendapat jaminan kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, tipe penelitian adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggambarkan dan memaparkan kemudian menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan penggambaran mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan sosial kesehatan, sedangkan data primer sebagai penunjang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pegawai BPJS Kesehatan di RSUD Cicalengka Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya, hubungan hukum para pihak dalam pelaksanakan jaminan kesehatan terdiri dari hubungan hukum rumah sakit dan BPJS Kesehatan, BPJS kesehatan dan Peserta, kemudian Peserta dan rumah sakit. Hubungan tersebut didasarkan atas hukum keperdataan yaitu perikatan karena undang-undang dan perikatan karena perjanjian sebagaimana pada Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdata. Terhadap perlindungan hukum peserta JKN, BPJS Kesehatan berupaya membuka layanan informasi dan keluhan, apabila peserta JKN memerlukan Fitri Ratna Wulan informasi atau mengalami masalah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, maka dapat disampaikan melalui lisan dan tulisan dengan menghubungi kantor BPJS Kesehatan terdekat, apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, pasien peserta JKN dapat melayangkan pengaduan kepada Majelis Kode Etik Kedokteran, pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan terhadap pihak yang terkait. Dengan demikian perlindungan hukum peserta program JKN berpedoman pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kata kunci : BPJS Kesehatan, Implementasi, Jaminan Sosial Kesehatan.
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | > KZ Law of Nations |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | 9145307 . Digilib |
Date Deposited: | 29 Apr 2015 05:00 |
Terakhir diubah: | 29 Apr 2015 05:00 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9392 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |