STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAMRUMAH TANGGA GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI

SITI KURNIA , KODIJAH (2025) STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAMRUMAH TANGGA GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (76Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (691Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (542Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Provinsi Lampung menjadi provinsi di luar Jawa yang tercatat memiliki banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Mayoritas kekerasan terhadap perempuan berlangsung dalam lingkup rumah tangga. Hubungan pelaku dengan korban kekerasan adalah suami/istri yang turut berkontribusi pada meningkatnya angka perceraian akibat KDRT setiap tahunnya. Perempuan yang menjadi korban KDRT lebih banyak menimpa perempuan yang tidak bekerja. Melihat kondisi tersebut, Dinas PPPA Provinsi Lampung merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki mandat dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, termasuk perempuan KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan korban KDRT. Analisis penelitian ini menggunakan teori strategi pemungkinan Mardikanto & Soebianto yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu penciptaan kondisi, kebijakan, dan sistem kelembagaan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan kelembagaan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan dari Dinas PPPA Provinsi Lampung, UPTD PPA Provinsi Lampung, dan LSM Damar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penciptaan Kondisi, pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan Dinas PPPA saat ini berfokus pada perempuan kepala keluarga (PEKKA), bukan perempuan korban kekerasan. Dinas PPPA menitikberatkan perannya pada aspek pencegahan dan penanganan kekerasan, seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan kesehatan. Ketidaksiapan aparatur dan tidak tersedianya anggaran khusus menyebabkan program pemberdayaan ekonomi korban kekerasan belum dilaksanakan. 2) Kebijakan, terdapat dasar kebijakan seperti Peraturan Menteri PPPA Nomor 19 Tahun 2011 dan Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2024 namun belum diimplementasikan. 3) Sistem Kelembagaan, bidang yang menangani pemberdayaan perempuan telah tersedia, namun mekanisme kerja dan koordinasi masih terbatas dengan UPTD PPA hanya melakukan rujukan korban ke instansi lain seperti Dinas Sosial. Kata Kunci: Strategi Pemberdayaan Perempuan, Kemandirian Ekonomi, Korban KDRT, Dinas PPPA Provinsi Lampung Lampung Province is one of the regions outside Java that has recorded a high number of cases of violence against women. Most incidents of violence against women occur within the domestic sphere, with perpetrators predominantly being husbands, contributing to the increasing number of divorces caused by domestic violence each year. Cases of domestic violence also tend to affect women who are not employed, placing them in a more vulnerable socioeconomic position. In response to these conditions, the Office of Women’s Empowerment and Child Protection (Dinas PPPA) of Lampung Province serves as the regional governmental institution mandated to implement protection and empowerment programs for women, including women survivors of domestic violence. This study aims to analyze the empowerment strategies implemented by Dinas PPPA Lampung Province in realizing the economic independence of women survivors of domestic violence. This analysis employs the enabling strategy framework introduced by Mardikanto and Soebianto, which consists of three main dimensions: enabling conditions, policies, and institutional systems. The study uses a qualitative approach with an institutional perspective. Data were collected through interviews and documentation, with informants from Dinas PPPA Lampung Province, UPTD PPA Lampung Province, and the NGO Damar. The findings indicate that: 1) Enabling Conditions: the economic empowerment currently implemented by Dinas PPPA focuses on women heads of households (PEKKA), not women survivors of violence. The institution prioritizes prevention and case-handling services such as psychological assistance, legal aid, and health services. The lack of institutional readiness and the absence of a dedicated budget have prevented the development of economic empowerment programs for survivors. 2) Policy: although policy instruments such as Ministerial Regulation No. 19/2011 and Ministerial Circular No. 2/2024 exist, they have not been implemented by the institution. 3)Institutional System: although organizational units responsible for women’s empowerment are in place, working mechanisms and inter-agency coordination remain limited, with UPTD PPA only referring survivors to external institutions such as the Social Affairs Office. Keywords : Women’s Empowerment Strategy, Economic Independence, Domestic Violence Survivors, Dinas PPPA Lampung

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2507902779 Digilib
Date Deposited:	09 Dec 2025 03:00
Terakhir diubah:	09 Dec 2025 03:00
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94021

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir