KONSTRUKSI PIDANA DENDA SEBAGAI UTANG KEPADA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMIDANAAN YANG BERKEADILAN

Anugrah R’lalana , Sebayang (2025) KONSTRUKSI PIDANA DENDA SEBAGAI UTANG KEPADA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMIDANAAN YANG BERKEADILAN. [Disertasi]

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (156Kb) | Preview
	File PDF DISERTASI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (5Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF DISERTASI TANPA BAB PEMMBAHASAN.pdf Download (1504Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pidana denda sebagai pidana pokok menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, harus dibayar terpidana berdasarkan putusan pengadilan dan dikategorikan dalam beberapa tingkatan. Jika tidak dibayar, maka harta benda terpidana dapat disita. Pidana denda dianggap sebagai utang kepada negara, dengan jaminan harta milik terdakwa sebagai pengganti. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa jika denda tidak dibayar, harta benda disita dan dilelang. Pergeseran ini menunjukkan pentingnya mengkaji pidana denda sebagai utang untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Disertasi ini akan mengkaji (1) keadaan terkini (existing condition) terkait penerapan pidana denda, (2) urgensi konstruksi pidana denda sebagai utang kepada negara untuk mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan, (3) konstruksi hukum pidana denda sebagai utang kepada negara untuk mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif/doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini meliputi pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual serta perbandingan hukum. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pertama, keadaan terkini penerapan pidana denda di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan hukum pidana harus selaras dengan tujuan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan. Tidak tertatanya kebijakan hukum pidana di luar KUHP memerlukan upaya reformasi melalui perubahan norma, penambahan delik, dan penyusunan hukum pidana baru. Kedua, urgensi konstruksi pidana denda sebagai utang kepada negara bertumpu pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Filosofisnya, denda harus adil dan proporsional; sosiologisnya, mempertimbangkan kondisi ekonomi pelanggar; dan yuridisnya, memperbaiki kelemahan penegakan denda sebelum KUHP Nasional. Ketiga, konstruksi pidana denda sebagai utang kepada negara mengatur denda sebagai kewajiban finansial terpidana dalam KUHP Nasional. Jika tidak dibayar, harta terpidana akan disita dan dilelang. Konsep ini menegaskan pemidanaan yang berkeadilan. Implikasi teoritis penelitian menawarkan eksekusi keperdataan untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan pidana denda sesuai Pasal 81 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Secara praktis, penelitian ini mendorong pembentukan aturan pelaksana terkait eksekusi pidana denda. Pemerintah disarankan merevisi mekanisme penetapan denda agar proporsional dengan kerugian negara dan kemampuan terpidana serta memperkuat kapasitas kelembagaan penegak hukum. Hakim diharapkan menetapkan denda yang adil dan sebanding untuk memastikan efektivitas dan keadilan pemidanaan. Kata kunci: Berkeadilan, Konstruksi, KUHP Nasional, Pemidanaan, Pidana Denda, Utang A fine as a principal punishment according to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) must be paid by the convict based on a court decision and is categorized into several levels. If not paid, the convict's property will be seized. A fine is considered a debt to the state, with the convict's property as collateral. Several court rulings show that if fines are not paid, the property will be seized and auctioned. This shift highlights the importance of further examining fines as debts to ensure justice and legal certainty. This research uses a normative/doctrinal juridical research method. The approaches used in this thesis include the statutory approach, case approach, conceptual approach and comparative law. The data utilized is secondary, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. First, the current state of fine implementation in Indonesia highlights the need for criminal law development to align with the goals of public protection and societal welfare. The disorganization of criminal law policies outside the Criminal Code requires reform efforts through changing norms, adding crimes, and drafting new criminal laws. Second, the urgency of constructing fines as a debt to the state is based on philosophical, sociological, and juridical aspects. Philosophically, fines must be fair and proportional; sociologically, they must consider the economic conditions of offenders; and juridically, they aim to address weaknesses in fine enforcement prior to the 2023 Criminal Code. Third, the construction of fines as a debt to the state establishes fines as a financial obligation of the offender under the 2023 Criminal Code. If unpaid, the offender’s assets will be seized and auctioned. This concept reinforces fair and equitable punishment. The theoretical implications of this research offer a civil execution mechanism to fill gaps in fine enforcement as stipulated in Article 81 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. Practically, this research encourages the establishment of implementing regulations regarding fine execution. The government is advised to revise fine determination mechanisms to be proportional to state losses and the offender's financial capacity while strengthening the institutional capacity of law enforcement agencies. Judges are expected to impose fines and substitute imprisonment that are fair and proportional to ensure effective and just sentencing. Keywords: Criminal Code, Criminalization, Debts, Fairness, Fines, Legal Construction, Sentencing.

Jenis Karya Akhir:	Disertasi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S3-Doktoral Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507065460 Digilib
Date Deposited:	09 Dec 2025 08:56
Terakhir diubah:	09 Dec 2025 08:56
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94044

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir