ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MELALUI PERJANJIAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor: 238/Pid.B/2020/PN. Gns)

DINA RISKI , KUSNUL KHOTIMAH (2025) ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MELALUI PERJANJIAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor: 238/Pid.B/2020/PN. Gns). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK -DINA RISKI KUSNUL KHOTIMAH.pdf Download (253Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - DINA RISKI KUSNUL KHOTIMAH.pdf Restricted to Hanya staf Download (8Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN -DINA RISKI KUSNUL KHOTIMAH.pdf Download (8Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pemerkosaaan melalui perjanjian pernikahan. Salah satu contohnya yaitu terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Gns, bahwa penyelesaian kasus pemerkosaan yang digunakan selain melalui hukum pidana juga dilakukan secara kekeluargaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan dalam perspektif hukum pidana dan penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Metode penelitian untuk pendekatan masalah menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan dibantu dengan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan serta pengolahan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan harus menggunakan hukum pidana yang berlaku. Namun dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan pemaafan dari korban/keluarga korban bukan sebagai alasan pemaaf tetapi dapat mengurangi masa pidana bagi pelaku. Putusan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan dalam Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Gns, hakim telah menjatuhi sanksi pidana kepada terdakwa tindak pidana pemerkosaan dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta putusan tersebut telah sesuai dengan asas kepastian dimana putusan hakim telah sesuai dengan KUHP, UU TPKS, UU KDRT dan KUHAP. kemudian asas kemanfaatan, putusan Hakim dapat bermanfaat agar terdakwa menyadari kesalahannya, bertanggung jawab terhadap korban, serta memberikan efek jera. (2) Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pemerkosaan melalui perjanjian pernikahan adalah menggunakan teori gabungan yakni bertujuan tidak hanya sebatas untuk menghukum pelaku agar tidak mengulangi kembali kejahatannya. Akan tetapi juga untuk mempertahankan ketertiban umum serta memberi pelaku kesempatan untuk memperbaiki diri serta dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Saran penulis dalam skripsi ini adalah diharapkan Aparat penegak hukum lebih mengutamakan aspek kepastian hukum dalam setiap keputusan yang diambil, pada kasus tindak pidana pemerkosaan selain perlu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat juga untuk mencegah terjadinya disparitas putusan hakim. Serta aparat penegak hukum harus secara tegas dan konsisten memastikan bahwa hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 dapat terpenuhi dengan optimal. Kata Kunci: Penyelesaian, Pemerkosaan, Perjanjian Pernikahan. This research aims to examine the resolution of rape crimes through marriage agreements. One example of such a case occurred within the jurisdiction of the Gunung Sugih District Court, as stated in Decision Number 238/Pid.B/2020/PN Gns. The resolution of the rape case in this instance was not only handled through criminal law but also settled through familial agreements. The research questions formulated in this study are: the resolution of rape crimes through marriage agreements from the perspective of criminal law and whether such a resolution aligns with the objectives of criminal punishment. The research methodology employs a normative juridical and empirical juridical approach, utilizing both primary and secondary data. The research sources include a judge from the Gunung Sugih District Court, the Director of the Women’s Advocacy Institute Damar Lampung, and a Criminal Law academic from the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was conducted through literature review and field studies, while data processing was analyzed qualitatively. The result of this study are that: 1) The resolution of rape crimes through marriage agreements must adhere to applicable criminal law. However, in this case, the panel of judges considered the victim’s or the victim’s family’s forgiveness, not as an excuse for acquittal but as a factor in reducing the perpetrator's sentence. The judge's decision in sentencing the perpetrator of rape aligns with the objectives of law, which are justice, legal certainty, and utility. In terms of justice, in Decision Number 238/Pid.B/2020/PN Gns, the judge imposed a criminal sanction on the rape perpetrator under Article 285 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The ruling is also consistent with the principle of legal certainty, as it aligns with the KUHP, the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), the Domestic Violence Law (UU KDRT), and the Criminal Procedure Code (KUHAP). v Furthermore, regarding the principle of utility, the judge’s decision serves to make the perpetrator aware of their wrongdoing, hold them accountable to the victim, and provide a deterrent effect. 2) The objective of criminal punishment in cases of rape crimes resolved through marriage agreements follows the combined theory, which not only aims to punish the perpetrator to prevent repeat offenses but also seeks to maintain public order andprovide the perpetrator with an opportunity to reform and reintegrate into society as a productive individual. The suggestion in this writing is that law enforcement officers prioritize legal certainty in every decision made. In rape crime cases, besides imposing deterrent effects on perpetrators and society, it is also crucial to prevent disparities in judicial decisions. Additionally, law enforcement authorities must strictly and consistently ensure that the rights of rape victims, as stipulated in Law Number 12 of 2022, are fully upheld. Keywords:Resolution, Rape, Marriage Agreement.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	10 Dec 2025 05:08
Terakhir diubah:	10 Dec 2025 05:08
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94073

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir