KEWAJIBAN MENAATI KETENTUAN DISIPLIN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

M. Bagus, Saputra (2025) KEWAJIBAN MENAATI KETENTUAN DISIPLIN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
 File PDF
M. Bagus Saputra_2112011364_ABSTRAK - M.Bagus Saputra.pdf
Download (878Kb) | Preview
[img] File PDF
M. Bagus Saputra_2112011364_FULL Pembahasn - M.Bagus Saputra.pdf
Restricted to Hanya staf
Download (1710Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
 File PDF
M. Bagus Saputra_2112011364 _Tanpa Pembahsan - M.Bagus Saputra.pdf
Download (1812Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kepatuhan terhadap jam kerja merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan kedisiplinan dan efektivitas kinerja Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik sebagaimana yang tertuang pada dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Aparatur Sipil Negara wajib masuk kerja serta menaati ketentuan jam kerja yang berlaku. Berdasarkan fakta di lokasi penelitian masih banyak Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelangaran masuk kerja serta ketentuan jam kerja. Mengingat dikeluarkan Surat Edaran Menpan RB No. 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan jam kerja. Permasalahan penelitian yang akan dibahas antara lain (1) Bagaimana disiplin Aparatur Sipil Negara terhadap kewajiban menaati ketentuan jam kerja di linkungan Provinsi Lampung? (2) Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi disiplin Aparatur Sipil Negara terhadap ketentuan jam kerja di lingkungan Provinsi Lampung? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Jenis data terdiri data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara terbuka dengan narasumber, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan; kebijakan jam kerja di lingkungan Provinsi Lampung bagi Aparatur Sipil Negara sudah sangat berkembang dengan adanya penerapan sistem absensi melalui aplikasi hal ini mempermudah dalam menerapkan kedisiplinan jam kerja serta dikeluarkannya Peraturan Gubernur terhadap kedisiplinan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Faktor yang memengaruhi ketentuan kedisiplinan jam kerja yaitu kesadaran terhadap sifat pribadi disetiap pegawai, jarak tempuh antara kantor dengan rumah yang begitu jauh, situasi dan kondisi ketika sedang diperjalanan, dan beban kerja yang kurang sehingga para pegawai merasakan bosan dan tidak memiliki beban tanggungan terhadap pekerjaan Kata Kunci: Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung, Ketentuan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung. The obedience to working hours is a fundamental aspect in realizing the discipline and effectiveness of the performance of the State Civil Apparatus as public servants as stated in Article 3 paragraph (1) of Government Regulation No. 94 of 2021 concerning Discipline of Civil Servants. The State Civil Apparatus is obliged to come to work and obey the provisions of the applicable working hours. Based on the facts at the research location, there are still many State Civil Apparatus who violate work entry and working hour provisions. Given the issuance of SE Menpan RB No. 16 of 2022 concerning the Obligation to Obey the Provisions of working hours. The research problems to be discussed include (1) How is the discipline of the State Civil Apparatus towards the obligation to obey the provisions of working hours in the Lampung Province environment? (2) What factors affect the discipline of the State Civil Apparatus towards the provisions of working hours in the Lampung Province environment? This research is an empirical juridical research. The type of data consists of secondary data obtained through open interviews with sources, then analyzed using descriptive-qualitative techniques. The results of this study indicate; the working hour policy in Lampung Province for the State Civil Apparatus has been very developed with the implementation of an attendance system through this application making it easier to apply the discipline of working hours and the issuance of a Governor Regulation on discipline, namely Pergub Number 4 of 2025 concerning Provision of Additional Income for State Civil Apparatus Employees. Factors that influence the provisions of working hour discipline are awareness of the personal nature of each employee, the distance between the office and home that is so far away, the situation and conditions when traveling, and the lack of workload so that employees feel bored and do not have a dependency burden on work. Keywords: Discipline of Lampung Province Civil Servants, Provisions on Working Hours of Lampung Province Civil Servants.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi: FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit: UPT . Siswanti
Date Deposited: 11 Dec 2025 02:37
Terakhir diubah: 11 Dec 2025 02:37
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94130

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir
Digital Library is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.