PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

Nesya, Cahya Suci Dirman (2025) PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK -Nesya Cahya Suci Dirman.pdf Download (1203Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL - Nesya Cahya Suci Dirman.pdf Restricted to Hanya staf Download (1200Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA PEMBAHASAN - nafa com (1).pdf Download (1203Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui Online Single Submission (OSS) merupakan kebijakan pemerintah dalam mempermudah pelaku usaha untuk memperoleh pelayanan perizinan, tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai aplikasi OSS, yang menghambat proses perizinan. Selain itu, terdapat kendala teknis seperti lambatnya proses loading saat mengakses aplikasi OSS. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui OSS dalam menjamin kepastian hukum dan bagaimanakah relevansi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui OSS dikaitkan dengan asas desentralisasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui OSS dalam menjamin kepastian hukum dan bagaimanakah relevansi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui OSS Submission dikaitkan dengan asas desentralisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui OSS dapat menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, yaitu dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Terbitnya NIB tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sebab badan usaha telah terdaftar secara sah dalam sistem OSS. Izin berusaha dan berinvestasi yang diterbitkan melalui OSS memberikan kepastian pemenuhan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Kepastian hukum tersebut menjadi dasar atau legalitas bagi pelaku usaha untuk memenuhi komitmen persyaratan izin dan melaksanakan aktivitas usaha sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui OSS tidak relevan apabila dikaitkan dengan asas desentralisasi, karena asas ini menghendaki pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada kenyataannya melalui sistem OSS beberapa kewenangan pemberian izin yang semula menjadi urusan kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten kota sebagaimana diatur Undang Undang Pemerintahan Daerah seperti di bidang perindustrian dan perdagangan, seluruhnya ditarik ke pusat melalui lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Kata Kunci: Penyelenggaraan Perizinan, Online Single Submission, Kepastian Hukum. The implementation of business licensing in the regions through Online Single Submission (OSS) is a government policy to facilitate business actors to obtain licensing services, but in its implementation it still faces a number of challenges, such as the lack of public understanding and knowledge about the OSS application, which hinders the licensing process. In addition, there are technical obstacles such as the slow loading process when accessing the OSS application. The problem of this research is how the implementation of business licensing in the regions through OSS in ensuring legal certainty and how the relevance of the implementation of business licensing in the regions through OSS is related to the principle of decentralization. The purpose of the study is to analyze the implementation of business licensing in the regions through OSS in ensuring legal certainty and how the relevance of the implementation of business licensing in the regions through OSS Submission is related to the principle of decentralization. The type of research used is normative-empirical with a descriptive type. The problem approach uses a legislative approach and a conceptual approach. Data collection is carried out by literature study and field study. The data is then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion show that the implementation of business licensing in the regions through OSS can guarantee legal certainty for business actors, namely by issuing a Business Identification Number (NIB). The issuance of the NIB provides legal certainty for business actors because the business entity has been legally registered in the OSS system. Business and investment permits issued through OSS provide certainty of fulfillment of the procedures and requirements that have been determined. This legal certainty is the basis or legality for business actors to fulfill the commitment of permit requirements and carry out business activities in accordance with their respective business fields. The implementation of business licensing in the regions through OSS is not relevant when associated with the principle of decentralization, because this principle requires the division of authority between the central government and regional governments. In reality, through the OSS system, several licensing authorities that were originally the authority of the provincial/district/city government as regulated by the Regional Government Law, such as in the fields of industry and trade, have all been withdrawn to the center through the OSS institution for and on behalf of the minister, head of institution, governor, or regent/mayor. Keywords: Licensing Implementation, Online Single Submission, Legal Certainty.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	. . Yulianti
Date Deposited:	11 Dec 2025 03:06
Terakhir diubah:	11 Dec 2025 03:06
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94136

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir