ANALISIS PERAMPASAN UNTUK NEGARA TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw.)

FEBRI , ANGGRAINI (2025) ANALISIS PERAMPASAN UNTUK NEGARA TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw.). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (200Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2009Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1616Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Putusan hakim yang merampas untuk negara kendaraan yang digunakan oleh pelaku tindak pidana narkotika idealnya disertai dengan kepemilikan kendaraan tersebut, milik pelaku atau milik pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, sehingga memenuhi aspek kepastian hukum. Permasalahan: perampasan untuk negara barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/ PN.Liw dan apakah perampasan untuk negara barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika telah memenuhi aspek kepastian hukum. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perampasan untuk negara barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw didasarkan pada pembuktian formil yaitu barang bukti kendaraan bermotor tersebut merupakan barang bukti yang sah secara formal dan diperoleh secara legal serta diajukan di depan sidang pengadilan. Selain itu pembuktian materill menunjukkan bahwa barang bukti bukti kendaraan bermotor tersebut terbukti digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika sehingga dinyatakan dirampas untuk negara oleh hakim melalui siding pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Perampasan untuk negara barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana narkotika tersebut belum memenuhi aspek kepastian hukum. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan yang tidak disertai dengan kejelasan mengenai siapa pemilik kendaraan tersebut dan tidak ada keterangan identitas pemilik kendaraan dalam STNK, karena kemungkinan kendaraan tersebut adalah milik pihak ketiga yang disewa pelaku kejahatan, sehingga tidak berkaitan dengan tindak pidana. Kata Kunci: Perampasan Untuk Negara, Kendaraan, Tindak Pidana Narkotika A judicial decision ordering the forfeiture to the state of a vehicle used by a perpetrator of a narcotics crime should ideally take into account the ownership of the vehicle, whether it belongs to the perpetrator or to a third party unrelated to the criminal act, thereby satisfying the aspect of legal certainty. The issues examined in this study are: How the state forfeiture of motor vehicles used as evidence in narcotics crimes in Case No. 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw and whether such forfeiture meets the aspect of legal certainty. This research is a normative legal study employing conceptual, statutory, and case study approaches. The data used consist of secondary data. Data processing was carried out through selection, classification, and systematization. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively. The results of this study indicate that the state forfeiture of motor vehicles used as evidence in narcotics crimes in Case No. 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw is based on formal proof, namely that the motor vehicle evidence is formally valid, legally obtained, and presented in court. Furthermore, material proof demonstrates that the motor vehicle evidence was indeed used by the defendant in committing the narcotics crime and was therefore declared forfeited to the state by the judge through the court session, as regulated under Article 101 paragraph (1) of the Narcotics Law. However, the state forfeiture of motor vehicles used by perpetrators of narcotics crimes has not fully satisfied the aspect of legal certainty. This is based on court facts indicating a lack of clarity regarding the ownership of the vehicle and the absence of owner identification in the vehicle registration certificate (STNK), as the vehicle may belong to a third party rented by the perpetrator, and thus unrelated to the criminal act. Keywords: State Forfeiture, Motor Vehicle, Narcotics Crime.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	2507126489 Digilib
Date Deposited:	15 Dec 2025 06:04
Terakhir diubah:	15 Dec 2025 06:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94235

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir