0842011009, Elfina Roza (2013) PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LAMPUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR. Digital Library.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (12Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (16Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER.pdf Download (15Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (9Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
I.pdf Download (48Kb) | Preview |
|
|
File PDF
II.pdf Download (59Kb) | Preview |
|
|
File PDF
III.pdf Download (15Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (65Kb) |
|
|
File PDF
MOTTO.pdf Download (13Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PENGESAHAN.pdf Download (5Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (20Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSETUJUAN.pdf Download (5Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (5Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (10Kb) | Preview |
|
|
File PDF
V.pdf Download (11Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstrak Pengobatan tradisional biasanya menggunakan obat tradisional atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan istilah jamu sebagai sarana penyembuhan. Obat tradisional sendiri mempunyai bemacam-macam jenis, manfaat maupun fungsi untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Obat tradisional yang tidak terdaftar dianggap sebagai obat yang berbahaya, terdapat jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM-RI) merupakan lembaga resmi yang mendapat wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di masyarakat ,termasuk peredaran obat tradisional yang tidak terdaftar maupun obat tradisional yang di curigai mengandung bahan kimia obat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan-Bandar Lampung sebagai unit pelaksanaan tugas Badan POM-RI di daerah ( Propinsi ) dalam penegakan hukum terhadap penjualan obat tradisional tanpa izin edar dan apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap penjualan obat tradisional tanpa izin edar oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM-Bandar Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu dintreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutkan ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa peran penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung dalam penegakan hukum terhadap penjualan obat tradisional tanpa izin edar secara garis besar sudah sesuai dengan Pasal 7 & 8 KUHAP dan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun dalam proses penyidikan kasus ini tidak dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan karena PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tidak Elfina Roza mempunyai wewenang atas tindakan tersebut. Wewenang PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional tanpa izin edar juga sudah sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan; meminta keterangan dan barang bukti, melakukan pemeriksaan atau penyitaan barang bukti; dan meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penjualan obat tradisional tanpa izin edar oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan antara lain karena faktor aparatur penegak hukum yang terbatas, jumlah PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang tidak seimbang dengan luasnya wilayah kerja. Dengan wilayah kerja Lampung yang luas, sumber daya manusia yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tergolong sangat kurang mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi dan dipantau. Banyaknya tindak pidana yang tidak seimbang dengan jumlah penyidik maka pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga sering terhambat. Selain itu faktor sarana dan prasarana dalam hal anggaran dana Jumlah PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang tidak seimbang dengan luasnya wilayah kerja. Faktor lain adalah faktor masyaraka sendiri yang tidak peka terhadap perkembangan-perkembangan permasalahan hukum di Indonesia membuat hasil tugas aparat penegak hukum tidak maksimal Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum yang ada di instansi lain seperti Polri, Kejaksaan, Departemen maupun Lembaga Non Departemen lainnya.
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | IC-STAR . 2015 |
| Date Deposited: | 29 Apr 2015 08:48 |
| Terakhir diubah: | 29 Apr 2015 08:48 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9430 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
