PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN MUATAN ELEKTRONIK YANG BERISIKAN MUATAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (Studi Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

Dewansyah , Dwi Putra (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN MUATAN ELEKTRONIK YANG BERISIKAN MUATAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (Studi Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF FILE ABSTRAK - Dewansyah Dwip.pdf Download (269Kb) | Preview
	File PDF FULL SKRIPSI (Tanpa Lampiran Isi) - Dewansyah Dwip.pdf Restricted to Hanya staf Download (1771Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF FULL SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Dewansyah Dwip.pdf Download (1603Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN MUATAN ELEKTRONIK YANG BERISIKAN MUATAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (Studi Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Pelaku mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan muatan pemerasan dan pengancaman dalam Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk, hakim memutuskan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dengan denda Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan, sesuai dengan Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan muatan pemerasan dan pengancaman berdasarkan Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk, serta bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan yakni secara normatif dan empiris. Adapun jenis dan sumber data terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber, data sekunder yang bersumber dari kepustakaan, dan data tersier dari artikel, makalah, kamus, dan sebagainya. Narasumber dari penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengelolaan data dilakukan dengan metode identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematika data, serta analisis data yang menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk, Firza Arfica dalam kasus ini melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, Dewansyah Dwi Putra telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana seperti melakukan tindak pidana, mampu bertanggung jawab, memiliki kesalahan berupa kesengajaan yaitu kesengajaan dengan maksud, serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk mempertimbangkan tiga aspek, yaitu: aspek yuridis seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum; keterangan saksi, saksi ahli; keterangan terdakwa; alat bukti; dan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE; aspek filosofis yakni pentingnya pemidanaan sebagai sarana pembinaan dan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya; dan aspek sosiologis yaitu hakim menilai selain terdakwa yang merugikan korban, juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta pidana yang dijatuhkan dapat memberi manfaat sosial, yaitu edukasi dan kepastian hukum bagi masyarakat. Saran dari penelitian ini adalah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana agar senantiasa mempertimbangkan secara seimbang aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi, alat bukti, dan pendapat ahli. Hal ini penting agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan perbuatan terdakwa secara objektif dan proporsional, sehingga tidak mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk lebih bijak dalam bertindak, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut kesusilaan. Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk sepatutnya menjadi pelajaran berharga agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial, terutama dalam membagikan atau menyimpan konten pribadi yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesadaran akan batasan etika dan hukum dalam ruang digital perlu terus ditingkatkan demi terciptanya lingkungan sosial yang aman dan bertanggung jawab. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengancaman, Muatan Elektronik. ABSTRACT The perpetrator distributed electronic content containing extortion and threats in Decision Number.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk. The judge sentenced the perpetrator to imprisonment for 2 (two) years and 4 (four) months and a fine of Rp10,000,000 (ten million rupiah), with the provision that if the fine is not paid, it shall be replaced with imprisonment for 6 (six) months, in accordance with Article 27 paragraph (4) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The problems in this research are: how is the criminal liability of the perpetrator of the crime of distributing electronic content containing extortion and threats based on Decision Number 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk, and what is the basis of the judge's consideration in sentencing the perpetrator of the said crime. The research method used is normative and empirical. The types and sources of data consist of primary data sourced from the field in the form of interviews with informants, secondary data sourced from literature, and tertiary data from articles, papers, dictionaries, and so on. The informants in this research were a judge at the Tanjung Karang District Court Class IA, a public prosecutor at the Bandar Lampung District Attorney’s Office, and a lecturer in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Data processing was carried out through the methods of data identification, data classification, and data systematization, followed by qualitative data analysis. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the criminal act in Decision Number 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk, in which Firza Arfica in this case committed the criminal act intentionally and without right by distributing or making accessible electronic information and electronic documents containing extortion and/or threats, has fulfilled the elements of criminal liability, such as committing a criminal act, being capable of responsibility, having fault in Dewansyah Dwi Putra the form of intent (namely, intent with purpose), and the absence of justification and excuse. The judge's considerations in imposing a sentence against the defendant in Decision Number.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk were based on three aspects: the juridical aspect, such as the public prosecutor's charges; witness and expert witness testimonies; the defendant's statement; evidence; and the relevant articles of the ITE Law; the philosophical aspect, namely the importance of punishment as a means of rehabilitation and deterrence so that the defendant does not repeat the act; and the sociological aspect, where the judge assessed not only the harm caused to the victim by the defendant, but also considered the aggravating and mitigating circumstances of the defendant, and determined that the sentence imposed can provide social benefits, namely education and legal certainty for society. The suggestion from this research is that the Panel of Judges, in handing down criminal decisions, should always consider in a balanced manner the juridical, philosophical, and sociological aspects, and pay attention to all facts revealed in court, including witness statements, evidence, and expert opinions. This is important so that the decision truly reflects the defendant’s actions objectively and proportionally, and does not injure the sense of justice in society. The public is expected to act more wisely, especially in matters related to decency. Decision Number.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk should serve as a valuable lesson for society to be more careful in interacting on social media, especially in sharing or storing personal content that can harm oneself or others. Awareness of ethical and legal boundaries in the digital space must continue to be increased in order to create a safe and responsible social environment. Keywords: Criminal Liability, Threats, Electronic Content.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	18 Dec 2025 07:11
Terakhir diubah:	18 Dec 2025 07:11
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94455

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir