TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM MENJAGA TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DI PASAR MODAL

Intan, Sabrina (2025) TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM MENJAGA TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DI PASAR MODAL. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF File Abstrak - Intan Sabrina.pdf Download (198Kb) | Preview
	File PDF Revisi File Full Skripsi.. - Intan Sabrina.pdf Restricted to Hanya staf Download (2840Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Revisi File Full Tanpa Pembahasan.. - Intan Sabrina.pdf Download (1941Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Pasar modal sebagai sarana penghimpunan dana publik sangat bergantung pada keakuratan dan keandalan informasi yang disajikan oleh emiten, khususnya dalam bentuk laporan keuangan. Akuntan publik bertugas memberikan penilaian profesional atas laporan keuangan perusahaan yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh investor. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan laporan keuangan yang bermasalah meskipun telah diaudit, sehingga menimbulkan kerugian signifikan bagi investor. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji tanggung jawab akuntan publik dalam melakukan penilaian laporan keuangan serta penerapan tanggung jawab terhadap kode etik profesinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap ketentuan hukum seperti Undang-Undang Akuntan Publik, Undang-Undang Pasar Modal, dan UU OJK, serta wawancara dengan akuntan publik yang memiliki pengalaman dalam audit laporan keuangan emiten. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan norma hukum dan data empiris guna menggambarkan kesenjangan antara norma dan praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akuntan publik telah terikat pada kewajiban hukum berdasarkan tiga kerangka peraturan utama yaitu UU No. 5 Ta- hun 2011 Tentang Akuntan Publik, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK namun pelanggaran tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan, longgarnya penerapan prinsip independensi, serta adanya tekanan dari klien. Wawancara dengan auditor menunjukkan bahwa tekanan pasar, hubungan jangka panjang dengan klien, dan kurangnya pengawasan langsung dari otoritas sering menjadi hambatan dalam menjaga objektivitas audit. Dalam kasus PT Hanson, auditor terbukti melanggar Standar Profesional Akuntan Publik dan kode etik, tetapi sanksi administratif yang dijatuhkan belum mencerminkan efek jera yang memadai. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi sanksi, penguatan regulasi independensi, serta sistem pelaporan publik yang lebih transparan untuk menjaga kredibilitas pasar modal dan kepercayaan investor. Kata Kunci: Akuntan Publik, Laporan Keuangan, Kode Etik Profesi, ABSTRACT The capital market, as a vehicle for public fund mobilization, heavily relies on the accuracy and reliability of information disclosed by listed companies, particularly in the form of financial statements. Public accountants are responsible for issuing professional opinions on the financial reports of these companies, which investors use as a basis for decision-making. However, audited financial statements may still contain misleading information, leading to significant losses for investors Based on this, this study examines the responsibilities of public accountants in assessing financial reports and the application of responsibilities to their professional code of ethics. This study employs a normativ method, utilizing statutory, and case approaches. Data were obtained through legal literature review on statutory instruments such as the Public Accountants Act, the Capital Market Act, and OJK regulations, as well asthrough interviews with certified public accountants experienced in auditing public companies. The analysis integrates legal norms with empirical findings to illustrate the gaps between legal provisions and actual practice. The findings reveal that although public accountants are bound by legal obligations under three main regulatory frameworks Law No. 5 of 2011 on Public Accountants, Law No. 8 of 1995 on Capital Markets, and Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority violations still occur due to weak supervision, lax enforcement of the independence principle, and pressure from clients. Interviews with auditors indicate that market pressures, long-term client relationships, and lack of direct oversight by authorities often hinder audit objectivity. In the case of PT Hanson, the auditor was found to have violated Public Accountants’ Professional Standards and the professional code of ethics, yet the administrative sanctions imposed failed to create a sufficient deterrent effect. This research highlights the need for reformulating sanctions, strengthening independence regulations, and establishing a more transparent public reporting system to safeguard capital market credibility and investor trust. Keywords: Public Accountant, Financial Statement, Code of Ethics

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	23 Dec 2025 03:19
Terakhir diubah:	23 Dec 2025 03:19
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94579

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir