KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN KERUGIAN KEUANGAN DESA DI DESA HANURA KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

Tessa, Veronika Pardosi (2025) KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN KERUGIAN KEUANGAN DESA DI DESA HANURA KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text 1. ABSTRAK - ABSTARCT.pdf Download (82kB) | Preview
	Text 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
Preview	Text 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Kerugian Desa mempunyai kaitan dengan praktik tindakan kerugian keuangan yang mengakar dalam perilaku sejumlah aparat dan pejabat. Tindakan kerugian keuangan terjadi karena seorang atau kelompok orang yang memiliki kuasa memanfaatkan jabatan sebagai suatu keistimewaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kewajiban untuk membentuk suatu kebijakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam upaya pencegahan tindak kerugian keuangan desa. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai kebijakan Pemerintah Desa Hanura dalam pencegahan kerugian Keuangan Desa dan menganalisis faktor apa yang menjadi penghambat dalam upaya pencegahan kerugian Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dan pustaka, dengan memperhatikan peraturan yang mengikat. Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara pihak narasumber. Peraturan perundangundangan sebagai bahan menganalisis regulasi terkait keuangan negara. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberi pemahaman mendalam mengenai bentuk kebijakan dan faktor penghambatnya. Hasil penelitian di Desa Hanura menunjukkan bahwa penetapan kebijakan telah dirancang sesuai dengan peraturan yang ada, dengan perumusan peraturan desa dan kebijakan lain yang dapat menunjang upaya Pemerintah Desa Hanura. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah faktor penghambat sumber daya manusia aparat desa yang kurang memadai, aspirasi masyarakat yang kurang partisipatif, dan indikasi suap yang terjadi menjadi penghambat segala upaya kebijakan yang dibentuk pemerintah Desa Hanura. Pelatihan dan pengaplikasian sistem keuangan desa secara rutin diperlukan sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat dapat berjalan dan meningkatkan sumber daya aparatur desa secara lebih optimal sehingga meningkatkan kualitas pemerintah desa Hanura. Kata kunci: kebijakan, pemerintah desa, kerugian keuangan desa

Item Type:	Other
Subjects:	?? 340 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2507183932 Digilib
Date Deposited:	23 Dec 2025 07:14
Last Modified:	23 Dec 2025 07:14
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94593

Actions (login required)

View Item