SANKSI BAGI PEMBERI DAN PENERIMA POLITIK UANG DALAM PERATURAN KEPEMILUAN

KAUSAR JUMAHIR , LESEN (2025) SANKSI BAGI PEMBERI DAN PENERIMA POLITIK UANG DALAM PERATURAN KEPEMILUAN. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (44Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1914Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1270Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Fenomena politik uang dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016, yang memuat ketentuan pidana terhadap praktik tersebut. UU Pemilu menekankan sanksi bagi pemberi uang, sedangkan UU Pilkada memberikan sanksi bagi pemberi dan penerima, dengan ancaman lebih berat. Perbedaan ini menimbulkan inkonsistensi hukum yang menyulitkan penegakan dan membuka celah bagi pelaku politik uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data penafsiran hukum yang berfokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi hukum yang relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Harmonisasi sanksi dalam UU Pemilu dan UU Pilkada menjadi sangat penting karena perbedaan redaksional, substansi, dan ancaman pidana menimbulkan ketimpangan hukum dan kebingungan dalam penegakan, sehingga efektivitas sanksi terhadap politik uang menjadi rendah. Implementasinya terhambat oleh kesulitan pembuktian, praktik tertutup, koordinasi aparat yang belum sinergis, rendahnya kesadaran hukum dan politik masyarakat, serta lemahnya komitmen pemangku kepentingan. Kurangnya pengawasan dan pendekatan pencegahan yang komprehensif membuat praktik politik uang terus berulang. Oleh karena itu, harmonisasi aturan dan optimalisasi sinergi antara pencegahan dan penindakan diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum, konsistensi penegakan, dan efek jera bagi pelaku politik uang. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi dan sinkronisasi sanksi antara UU Pemilu dan UU Pilkada untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penindakan politik uang. Harmonisasi mencakup definisi pelanggaran, penentuan pelaku, dan tingkat sanksi, idealnya melalui revisi peraturan terpadu melibatkan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR. Selain itu, pencegahan politik uang harus komprehensif, menggabungkan transparansi dana kampanye, edukasi politik, kampanye anti-politik uang, dan insentif bagi calon berintegritas. Kata Kunci: Sanksi, Pemberi, Penerima, Politik Uang, Kepemiluan The phenomenon of money politics in elections and regional head elections (Pilkada) in Indonesia is regulated under Law Number 7 of 2017 and Law Number 10 of 2016, which contain criminal provisions addressing such practices. The Election Law emphasizes sanctions for givers of money, while the Pilkada Law imposes sanctions on both givers and receivers, with heavier penalties. This difference creates legal inconsistencies that complicate enforcement and open loopholes for perpetrators of money politics. This study uses a normative juridical approach with a legal interpretation data analysis method, focusing on examining legal principles, norms, and relevant legislation. This approach aims to explore the meaning, objectives, and legal implications relevant to the issues studied. The results of this study indicate that harmonizing sanctions in the Election Law and Pilkada Law is crucial because differences in wording, substance, and penalty severity create legal imbalances and enforcement confusion, reducing the effectiveness of sanctions against money politics. Implementation is hindered by difficulties in evidence collection, covert practices, uncoordinated enforcement, low public legal and political awareness, and weak stakeholder commitment. Lack of supervision and comprehensive preventive measures allow money politics practices to persist. Therefore, harmonizing regulations and optimizing synergy between prevention and enforcement are necessary to improve legal certainty, enforcement consistency, and deterrent effects for perpetrators of money politics. This study recommends harmonizing and synchronizing sanctions between the Election Law and Pilkada Law to ensure legal certainty and uniform enforcement against money politics. Harmonization should include the definition of violations, determination of liable actors, and sanction levels, ideally through integrated regulatory revisions involving the KPU, Bawaslu, DKPP, and DPR. In addition, preventive strategies should be comprehensive, combining campaign fund transparency, political education, anti-money politics campaigns, and incentives for candidates with integrity. Keywords: Sanctions, Givers, Receivers, Money Politics, Elections

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	2507104827 Digilib
Date Deposited:	13 Jan 2026 03:10
Terakhir diubah:	13 Jan 2026 03:10
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94749

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir