KONSTRUKSI PEMIDANAAN BERBASIS KEMANFAATAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA

Yoses Kharismanta , Tarigan (2025) KONSTRUKSI PEMIDANAAN BERBASIS KEMANFAATAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA. [Disertasi]

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (548Kb) | Preview
	File PDF DISERTASI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (15Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF DISERTASI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3936Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengaturan bagi Penyalah Guna Narkotika di Indonesia mengunakan sistem pemidanaan ganda (dual approach system) yaitu melalui pendekatan hukum pidana dan pendekatan kesehatan. Namun, ketiadaan kejelasan apakah kedua pendekatan tersebut bersifat alternatif atau saling meniadakan menimbulkan kekaburan norma, sehingga praktiknya cenderung didominasi pendekatan represif.Kondisi ini memicu overcriminalization, membebani lembaga pemasyarakatan—di mana 70% dari 135 ribu narapidana narkotika adalah pengguna dengan barang bukti di bawah 5 gram— serta menyebabkan pemborosan anggaran negara hingga Rp 5–6 triliun per tahun. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi sistem pemidanaan bagi penyalah guna narkotika agar mengarah kepada kemanfaatan dengan landasan filosofis utilitarianisme. Metode yang digunakan merupakan metode normatif (legal doctrinal) dengan pendekatan asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum terhadap negara seperti Portugal dan Jerman yang menerapkan model alternatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanan saat ini lebih mengarahkan penyalah guna narkotika dijatuhi hukuman penjara, sehingga urgen untuk dilakukan konstruksi pemidanaan berbasis kemanfaatan terhadap tindak pidana penyalah guna narkotika. Integrasi proporsional antara pendekatan hukum pidana dan kesehatan publik, dengan menempatkan pidana penjara sebagai ultimum remedium, berpotensi mengurangi overcriminalization, mengoptimalkan rehabilitasi, dan meningkatkan efisiensi anggaran negara.Pedoman pemidanaan bagi penyalah guna narkotika juga sangat diperlukan mengingat tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus. Selain itu Assemen untuk para penyalah guna narkotika juga sebaiknya lebih menekankan pada pendekatan kesehatan sehingga dapat mengobati dan memulihkan para penyalahguna narkotika yang nantinya akan kembali kepada masyarakat; Kata Kunci: sistem pemidanaan, berbasis kemanfaatan, penyalah guna, narkotika. The regulation of narcotic offenders in Indonesia employs a dual approach system, encompassing both criminal justice and public health perspectives. The ambiguity regarding whether these approaches function as alternatives or are mutually exclusive has led to a normative uncertainty, resulting in a predominance of repressive practices in law enforcement. Such circumstances precipitate overcriminalization, overburden correctional facilities—with approximately 70% of 135,000 narcotics inmates being users with evidence below 5 grams—and cause excessive state budget expenditures, amounting to IDR 5–6 trillion annually.This dissertation seeks to reconstruct the sentencing framework for narcotic offenders toward greater utility, grounded in the philosophical principle of utilitarianism. The employed methodology is normative (legal doctrinal), applying principles of law, legal systematic analysis, and comparative law review against jurisdictions such as Portugal and Germany that have adopted alternative models. Sources include national statutes, international legal instruments, and interviews.Findings indicate that Indonesia’s current sentencing regime tends to impose custodial penalties on narcotic users. Therefore, a reformulation of the sentencing system is urgently needed to realize utility-driven outcomes for narcotic offenses. A proportional integration of criminal justice and public health measures— designating incarceration as an ultimum remedium—can potentially mitigate overcriminalization, optimize rehabilitation, and enhance fiscal efficiency. The development of specific sentencing guidelines for narcotic offenders is imperative, as narcotics crime constitutes a special category of offense. Assessments of narcotic offenders should further foreground public health approaches, facilitating the treatment and reintegration of offenders into the community. Keywords: sentencing system, legal utility, ultimum remedium, narcotics.

Jenis Karya Akhir:	Disertasi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S3-Doktoral Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507337503 Digilib
Date Deposited:	21 Jan 2026 07:39
Terakhir diubah:	21 Jan 2026 07:39
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94806

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir