DARLIAN, PONE (2026) DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG HASIL USUL INISIATIF DE. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
Darlian Pone Abstrak.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Darlian Pone - Tesis Full.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
Darlian Pone - Tesis Tanpa Pembahasan.pdf Download (4Mb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Namun, sejumlah Perda yang berasal dari usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menghadapi kendala dalam implementasinya, terutama karena belum adanya peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam proses implementasi Perda hasil usul inisiatif DPRD di Provinsi Lampung serta untuk mengevaluasi tingkat efektivitas implementasi Perda tersebut dalam mencapai tujuan regulatifnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan teoritik (theoretical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dinamika implementasi Perda di Provinsi Lampung dimulai dari proses pembentukan Perda yang merupakan bagian dari upaya legislatif dalam merespons permasalahan masyarakat. Meskipun telah mengikuti mekanisme legislasi yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi, masih terdapat permasalahan dalam penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menyebabkan Perda inisiatif tidak dapat terlaksana. Permasalahan ini disebabkan oleh faktor anggaran dan prioritas program kerja pemerintah daerah Selain itu, pemerintahan daerah menekankan pentingnya keseimbangan antara kemandirian daerah dan kemampuan administratif. 2) Perda hasil usul inisiatif DPRD di Provinsi Lampung periode 2019-2024 belum efektif dalam implementasinya. Dari total 41 Perda, 27 Perda masih belum memiliki Pergub sebagai peraturan pelaksananya, yang disebabkan oleh faktor struktur hukum yang menghambat penyusunan Pergub tersebut. oleh karena itu, di tingkat struktur, penting untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan alokasi sumber daya bagi pelaksanaan perda. Substansi perda perlu didesain dengan pendekatan partisipatif dan berbasis bukti, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Dari sisi budaya hukum, dibutuhkan edukasi publik, pelatihan aparat, dan monitoring berkala untuk mendorong kepatuhan dan akuntabilitas pelaksanaan Perda.
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara: |
| Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum |
| Pengguna Deposit: | 2507175184 Digilib |
| Date Deposited: | 22 Jan 2026 03:28 |
| Terakhir diubah: | 22 Jan 2026 03:28 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94852 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |
