EFEKTIVITAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DALAM BINGKAI KEBHINEKAAN INDONESIA

Fara, Puspita Aqila Ningrum (2026) EFEKTIVITAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DALAM BINGKAI KEBHINEKAAN INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (187Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1888Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1749Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu hukum yang kompleks karena berada di antara norma agama, hukum positif, dan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, sehingga perkawinan beda agama tidak diakui negara. Namun, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberi peluang pencatatan melalui penetapan pengadilan, yang menimbulkan disharmoni norma. Untuk menegaskan batasan ini, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang memerintahkan hakim menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara UU Perkawinan yang berlandaskan hukum agama dengan UU Administrasi Kependudukan yang lebih terbuka, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan dilema bagi hakim antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Secara hukum, perkawinan beda agama tidak sah dan menimbulkan akibat terhadap status anak, hak waris, serta pencatatan perkawinan. SEMA No. 2 Tahun 2023 dinilai efektif dalam memberikan kepastian hukum dan keseragaman putusan, namun belum sepenuhnya efektif secara sosial karena mengabaikan aspek keadilan. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta peningkatan status SEMA menjadi peraturan Mahkamah Agung agar memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat. Kata Kunci: Efektivitas, Perkawinan Beda Agama, Kebhinekaan.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	2507386250 Digilib
Date Deposited:	26 Jan 2026 05:40
Terakhir diubah:	26 Jan 2026 05:40
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94942

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir