ANALISIS KELEMBAGAAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Alimputra , Ashshidqi (2026) ANALISIS KELEMBAGAAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (12kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI FULL PEMBAHASAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta melakukan perbandingan dengan National Security Council di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, komparatif dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Ketahanan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Namun, dasar hukum pembentukannya yang berbentuk Keputusan Presiden dinilai belum memberikan legitimasi yang kuat apabila dibandingkan dengan kedudukan National Security Council Amerika Serikat yang dibentuk melalui undangundang federal, yaitu National Security Act of 1947. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kedudukan Dewan Ketahanan Nasional melalui pembentukan berdasarkan undang-undang guna memberikan legitimasi yang lebih kuat, menjamin keberlanjutan kelembagaan, dan meningkatkan efektivitas perannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kata Kunci: Dewan Ketahanan Nasional, National Security Council, Sistem Ketatanegaraan This study uses a normative legal research method with a regulatory, comparative, and historical approach. The results of the study show that the Indonesia National Security Council has the task of assisting the President in organizing national security development movements to ensure the achievement of Indonesia's national goals and interests. However, the legal basis for its formation in the form of a Presidential Decree is considered to lack strong legitimacy when compared to the position of the United States National Security Council, which was formed through federal law, namely the National Security Act of 1947. Therefore, this study recommends strengthening the position of the Indonesia National Security Council through its establishment based on legislation in order to provide stronger legitimacy, ensure institutional sustainability, and enhance the effectiveness of its role in the constitutional system of the Republic of Indonesia. Keywords: Indonesia National Security Council, United States National Security Council, Constitutional System

Item Type:	Other
Subjects:	?? 342 ?? ?? 345 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2507050328 Digilib
Date Deposited:	27 Jan 2026 02:51
Last Modified:	27 Jan 2026 02:51
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94977

Actions (login required)

View Item