ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU JOKI CPNS YANG MEMALSUKAN DOKUMEN DI BANDAR LAMPUNG (Studi di Polda Lampung)

NANDA , KARUNIA ALFATIH (2025) ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU JOKI CPNS YANG MEMALSUKAN DOKUMEN DI BANDAR LAMPUNG (Studi di Polda Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK NANDA KARUNIA ALFATIH - Nanda karunia alfatih.pdf Download (21Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL NANDA KARUNIA ALFATIH - Nanda karunia alfatih.pdf Restricted to Hanya staf Download (1273Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI NANDA KARUNIA tanpa BAB Pembahasan - Nanda karunia alfatih.pdf Download (1172Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengadaan PNS dilakukan melalui seleksi dan rekrutmen yang dilakukan secara terbuka, transparan dan objektif untuk memperoleh calon PNS yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah tersebut. Seleksi CPNS dibuat ketat untuk memastikan bahwa para calon pegawai negeri sipil yang diterima ialah individu yang berkualitas, kompeten, dan berintegritas. Pemasalahan penelitian ialah Apakah yang menjadi penyebab pelaku joki CPNS melakukan kecurangan dan memalsukan dokumen pada seleksi CPNS dan Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah kota Bandar Lampung dalam menanggulangi kasus pemalsuan dokumen oleh joki CPNS. Metode penelitian memakai pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, data yang dipakai ialah data sekunder. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Anggota Ditreskrimsus Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data memakai studi kepustakaan dan studi lapangan serta prosedur pengolahan data dilakukan dengan identifikasi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data yang dipakai ialah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor ekonomi, terutama kesenjangan finansial dan tekanan untuk mendapatkan pekerjaan stabil. Faktor sosial, seperti ekspektasi keluarga, stigma kegagalan, serta budaya mencari jalan pintas, makin memperkuat praktik ini. Selain itu, lingkungan akademik yang permisif terhadap kecurangan serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menciptakan persepsi bahwa praktik ini dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius. Melalui Teori Asosiasi Diferensial Edwin Sutherland yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Individu yang terpapar pada kelompok yang membenarkan tindakan ini lebih mungkin untuk terlibat. Faktor intensitas, durasi, dan frekuensi interaksi dengan jaringan joki juga berkontribusi terhadap normalisasi tindakan ilegal ini. Oleh karena itu, upaya pemberantasan praktik joki CPNS harus mencakup perbaikan sistem seleksi, peningkatan transparansi, penguatan kesadaran hukum, serta penegakan sanksi yang lebih tegas guna memastikan rekrutmeberbasis meritokrasi. Nanda Karunia Alfatih Saran dalam skripsi ini ialah Kedepannya diharapkan pihak penyelenggara tes CPNS dapat memperkuat sistem keamanan website resmi, dan melakuakan penyeleksian tahap pertama dengan lebih ketat agar hal serupa tidak kembali terjadi, karena kecurangan ini terbongkar pada tahap kedua tes CPNS. Serta diharapkan sistem verifikasi wajah pada titik lokasi tes dapat ditingkatkan dan panitia penyelenggara dapat lebih sigap dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Mengingat tindak pidana joki CPNS ini dilakukan di lokasi tes berlangsung, maka perlu adanya pihak-pihak aparat penegak hukum seperti aparat kepolisian yang ikut andil pada titik lokasi tes. Pihak kepolisian selaku aparat yang menjaga keamanan dan ketertiban, diharapkan dapat menjaga keamanan serta ketertiban pada lokasi tes dan mencegah pelaku yang melakukan tindak pidana melarikan diri. Kata Kunci : Kriminologi, Pelaku Joki, Pemalsuan Dokumen. CPNS The procurement of civil servants is carried out through selection and recruitment which is carried out in an open, transparent and objective manner to obtain qualified civil servant candidates who meet the needs of the government agency. CPNS selection is made strict to ensure that the civil servant candidates accepted are individuals of quality, competence, and integrity. The research problem is what causes the CPNS proxy to cheat and falsify documents in the CPNS selection and how are the countermeasures made by the Bandar Lampung city police in overcoming cases of falsification of documents by CPNS proxys. The research method uses empirical juridical and normative juridical approaches, the data used are primary data and secondary data. The sources in this research consisted of members of the Lampung Police Special Crimes Unit and lecturers of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection procedures use literature studies and field studies and data processing procedures are carried out by identifying data, classifying data and systematizing data. The data analysis used is qualitative. The results show that economic factors, especially financial disparity and pressure to find stable employment. Social factors, such as family expectations, the stigma of failure, as well as a culture of looking forshortcuts, further reinforce this practice. In addition, a permissive academic environment towards cheating and weak supervision and law enforcement create the perception that this practice can be done without serious consequences. Through Edwin Sutherland's Differential Association Theory, which states that criminal behavior is learned through social interaction. Individuals who are exposed to groups that condone these acts are more likely to become involved. The factors of intensity, duration, and frequency of interaction with the proxy network also contribute to the normalization of this illegal act. Therefore, efforts to eradicate the practice of CPNS proxying should include improving the selection system, increasing transparency, strengthening legal awareness, and enforcing stricter sanctions to ensure meritocracy-based recruitment. Nanda Karunia Alfatih The suggestion in this thesis is that in the future it is hoped that the organizers of the CPNS test can strengthen the security system of the official website, and carry out the first stage selection more strictly so that something similar does not happen again, because this fraud was exposed in the second stage of the CPNS test. It is also hoped that the face verification system at the test location point can be improved and the organizing committee can be more alert in overcoming the obstacles that occur. Given that the criminal act of CPNS proxying is carried out at the test location, it is necessary for law enforcement officials such as the police to take part at the test location point. The police, as officials who maintain security and order, are expected to maintain security and order at the test location and prevent perpetrators who commit criminal acts from escaping. Keywords: Criminology, Proxy, Document Forgery. CPNS

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	26 Jan 2026 08:33
Terakhir diubah:	26 Jan 2026 08:33
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94986

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir