PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG PILKADA (Studi Putusan Nomor : 191/Pid.Sus/2024/PN Met)

Dewi Nabila, Sya'bania (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG PILKADA (Studi Putusan Nomor : 191/Pid.Sus/2024/PN Met). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (2409Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2407Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2409Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pilkada dan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Metro. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya pelanggaran asas netralitas oleh pejabat negara dalam pelaksanaan pilkada yang berpotensi mengganggu prinsip keadilan dan integritas demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, dengan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pilkada yang dilakukan oleh pejabat negara sebagaimana Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, terdakwa Drs. Qomaru Zaman Ma bin M. Kasiro telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana. Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid), memiliki kesalahan (schuld) berupa kesengajaan dalam menggunakan kewenangan dan kegiatan pemerintahan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya. Kedua, Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 188 Undang-Undang Pilkada telah dilaksanakan melalui teori penegakan hukum pidana, yang terdiri dari tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Secara formulasi, penerapan Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Metro terdapat perbedaan penafsiran dari aparat penegak hukum terkait unsur “menguntungkan atau merugikan”, yang mana dalam hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Pada tahap aplikasi, penegakan hukum telah berjalan sesuai dengan asas legalitas dan asas lex specialis, namun efektivitasnya masih rendah karena sanksi pidana yang diatur tergolong ringan dan belum menimbulkan efek jera. Pada tahap eksekusi, putusan pidana telah dieksekusi oleh aparat penegak hukum dan memiliki efek langsung terhadap hak politik dan status pencalonan dari terdakwa. Saran dari penelitian ini diantara lain diperlukan reformulasi norma sanksi dalam Undang- Undang Pilkada serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) agar prinsip netralitas pejabat publik dapat ditegakkan secara konsisten dan proporsional. Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana pilkada, pejabat negara, pertanggungjawaban pidana, asas netralitas. This study aims to analyze the criminal liability of regional election crime perpetrators and the enforcement of criminal law against violations of Article 71 paragraph (3) in conjunction with Article 188 of Act Number 10 of 2016 concerning Regional Elections (Pilkada), as reflected in Rulling Court Number: 191/Pid.Sus/2024/PN Metro. This research is motivated by the persistent violations of the neutrality principle by state officials during regional elections, which potentially undermine the principles of justice and democratic integrity. The research method employed is normative legal research utilizing a statutory approach and a case study, with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The objective of this study is to provide an understanding of criminal liability and law enforcement regarding regional election crimes committed by state officials, as seen in Rulling Court Number: 191/Pid.Sus/2024/PN Metro. The research findings indicate that First, the defendant, Drs. Qomaru Zaman Ma bin M. Kasiro, has fulfilled all elements of criminal liability. The defendant was declared legally capable of being held liable (toerekeningsvatbaarheid) and possessed culpability (schuld) in the form of intent (kesengajaan) by utilizing authority and government activities to benefit a specific candidate pair during the campaign period. Furthermore, no justifying or excusing circumstances (alasan pembenar maupun pemaaf) were found that could negate his criminal liability. Second, the enforcement of criminal law regarding violations of Article 71 paragraph (3) in conjunction with Article 188 of the Regional Head Elections (Pilkada) Law was carried out through the theory of criminal law enforcement, which consists of the formulation, application, and execution stages. Formulation Stage, In the application of Article 71 paragraph (3) in conjunction with Article 188 of Law Number 10 of 2016 within Court Rulling Number 191/Pid.Sus/2024/PN Metro, there were differing interpretations among law enforcement officials regarding the element of "benefiting or harming," which may result in legal uncertainty in its implementation. Application Stage, Law enforcement was carried out in accordance with the principle of legality and the principle of lex specialis. However, its effectiveness remains low as the prescribed criminal sanctions are relatively light and have yet to create a deterrent effect. Execution Stage, The criminal verdict has a direct impact on the defendant’s political rights and their status as a candidate. The suggestions from this research include the necessity of reformulating sanction norms within the Pilkada Law and strengthening coordination between institutions within the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) to ensure that the principle of neutrality for public officials can be enforced consistently and proportionally. Keywords: law enforcement, regional election crime, public officials, criminal liability, principle of neutrality.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	Dewi Nabila Sya'bania
Date Deposited:	28 Jan 2026 05:59
Terakhir diubah:	28 Jan 2026 05:59
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95070

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir