PERBANDINGAN PRAKTIK PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DAN DI MESIR

WARDA, ZAKIYA (2026) PERBANDINGAN PRAKTIK PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DAN DI MESIR. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (199Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2483Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2347Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Sejarah perkembangan Islam menunjukkan bahwa toleransi beragama merupakan fondasi penting dalam pembentukan hukum, sebagaimana tercermin dalam kebijakan perlindungan terhadap komunitas non-Muslim sejak masa peperangan Arab–Romawi. Dinamika sosial dan budaya telah melahirkan perbedaan karakter mazhab fikih, khususnya mazhab Hanafi yang bersifat lebih adaptif dan mazhab Syafi’i yang cenderung tekstual. Perbedaan karakter tersebut berimplikasi pada perumusan hukum keluarga di berbagai negara, termasuk dalam pengaturan perkawinan campuran di Mesir dan di Indonesia. Penelitian ini menjadi relevan karena Indonesia dan Mesir merupakan negara mayoritas Muslim dengan dasar ajaran yang sama, namun memiliki perbedaan pengaturan hukum keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan pengaturan hukum perkawinan campuran beserta akibat hukumnya dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif yang didukung studi pustaka dan data empiris melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Mesir menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum, terdapat perbedaan mendasar dalam konsep keabsahan perkawinan campuran. Indonesia menyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan agama yang diakui dan tidak mengakui perkawinan beda agama. Sebaliknya, Mesir mengakui perkawinan beda agama tertentu, khususnya antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahli Kitab, serta menerapkan pengaturan poligami yang lebih terbuka. Perbedaan tersebut berdampak pada status keperdataan istri dan anak, penentuan kewarganegaraan anak, penguasaan harta bersama, serta perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan campuran. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen utama perlindungan hukum dalam perkawinan campuran lintas negara. Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, Keabsahan Perkawinan, Perkawinan Campuran.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	2507256482 Digilib
Date Deposited:	28 Jan 2026 07:10
Terakhir diubah:	28 Jan 2026 07:10
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95088

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir