PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN SEBAGAI PELAKU TURUT SERTA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor: 1006/Pid.B/2023/PN Tjk)

Mutia, Suntami (2026) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN SEBAGAI PELAKU TURUT SERTA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor: 1006/Pid.B/2023/PN Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (149Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1707Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1403Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Putusan hakim yang objektif dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban sosial serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun demikian, tantangan muncul ketika aparat penegak hukum seperti anggota kepolisian justru terlibat dalam tindak pidana misalnya pencurian. Kondisi ini berpotensi menurunkan kredibilitas Institusi Kepolisian di mata masyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap anggota polisi yang melanggar hukum menjadi hal yang esensial guna menjaga integritas institusi dan memastikan prinsip persamaan di depan hukum tetap ditegakkan. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah keterlibatan anggota Kepolisian Polda Lampung dalam tindak pidana pencurian mobil yang diadili dalam perkara No. 1006/Pid.B/2023/PN Tjk. Dalam kasus tersebut, pelaku yang merupakan anggota polisi dijatuhi hukuman yang relatif ringan dan hampir setara dengan pelaku utama, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melibatkan aparat penegak hukum serta apakah putusan hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan wawancara dengan sejumlah narasumber, yakni Hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Dosen Hukum Pidana dari Universitas Lampung. Kemudian sistem analisis yang digunakan secara analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Candra Setiawan telah mempertimbangkan faktor yuridis, filosofis dan sosiologis seperti terjadinya perdamaian antara pelaku dengan korban, ganti rugi, dan pengembalian barang. Hakim juga melihat sejauh mana peran ikut serta pelaku dalam melakukan tindak pidana namun vonis 1 tahun penjara dianggap terlalu ringan mengingat dampak serius dari tindak pidana yang dilakukan, terutama sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh. Penyalahgunaan wewenang oleh anggota Kepolisian merupakan pelanggaran serius yang mencoreng citra Institusi, sehingga diperlukan hukuma yang lebih tegas untuk menimbulkan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik sehingga secara sosiologis, putusan ini belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Putusan Pengadilan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Tjk dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anggota Kepolisian Polda Lampung sudah mencerminkan penerapan teori pemidanaan absolut, relatif, dan gabungan. Pemidanaan tersebut tidak hanya berfokus pada pembalasan tetapi juga mengandung tujuan preventif dan rehabilitatif. Namun, dari perspektif retributif sanksi yang dijatuhkan masih menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitasnya mengingat kedudukan terdakwa sebagai aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan memperkuat akuntabilitas sistem peradilan pidana. Penulis memberikan saran agar Hakim harus lebih cermat dalam mengambil keputusan meskipun telah memperhatikan faktor yang memberatkan dan meringankan, vonis 1 tahun penjara dinilai terlalu ringan jika dibandingkan dengan dampak serius yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan Institusi Kepolisian. Kasus ini menyoroti pentingnya akuntabilitas aparat penegak hukum dan perlunya pemberian hukuman yang proporsional guna menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Hakim diharapkan menjatuhkan pidana yang lebih proporsional terhadap aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan kedudukan dan tanggung jawab moralnya, guna menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum serta memperkuat integritas dan akuntabilitas sistem peradilan pidana. Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencurian, Anggota Kepolisian. An objective judicial decision based on the applicable legal provisions plays a crucial role in maintaining social order and building public trust in the judicial system. However, challenges arise when law enforcement officers, such as members of the police, are themselves involved in criminal acts such as theft. This situation has the potential to undermine the credibility of the Police Institution in the eyes of the public. Therefore, enforcing the law against police officers who commit crimes is essential to maintaining institutional integrity and ensuring that the principle of equality before the law is upheld. One case that has drawn public attention is the involvement of a member of the Lampung Regional Police in a car theft crime adjudicated in Case No. 1006/Pid.B/2023/PN Tjk. In this case, the defendant, who was a police officer, was sentenced to a relatively light punishment nearly equivalent to that of the main perpetrator raising questions regarding the judge’s considerations in rendering a decision involving a law enforcement officer and whether the verdict aligns with the objectives of criminal punishment. The research employs both normative and empirical juridical approaches. Data were collected through literature study and interviews with several informants, namely a judge from the Tanjung Karang District Court, a prosecutor from the Bandar Lampung District Attorney’s Office, and a Criminal Law Lecturer from the University of Lampung. The data analysis technique used was qualitative analysis. The findings of this study indicate that In sentencing the defendant, Candra Setiawan, the judge considered juridical, philosophical, and sociological factors such as reconciliation between the offender and the victim, compensation, and restitution of the stolen property. The judge also examined the extent of the defendant’s involvement in the crime. However, the one-year imprisonment was considered too lenient given the seriousness of the offense, especially since the perpetrator was a law enforcement officer who should have set an example. The abuse of authority by police officers constitutes a serious violation that tarnishes the institution’s image; thus, a firmer punishment is needed to create a deterrent effect and restore public trust. The verdict against the police officer convicted of vehicle theft was found to fulfill the legal elements of criminal liability. Nevertheless, the sentence imposed by the panel of judges was deemed disproportionate to the severity of the offense and failed to fully reflect the objectives of criminal punishment, particularly in creating a deterrent effect for both the offender and the public. The recommendations of this study are: Judges should be more prudent in making decisions. Although both aggravating and mitigating factors were considered, the one-year sentence is too light compared to the serious impact on society and the Police Institution. This case highlights the importance of accountability among law enforcement officers and the need for proportional punishment to ensure justice, provide deterrence, and restore public confidence in the police. Although the legal elements of punishment were fulfilled, the sentence was too lenient and failed to produce an adequate deterrent effect. This raises concerns about the accountability of law enforcement officers and the potential erosion of public trust in the Police Institution. The study recommends the imposition of stricter and more proportional punishments in similar cases. Keywords: Judicial Consideration, Theft Crime, Police Officer.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507555351 Digilib
Date Deposited:	28 Jan 2026 08:00
Terakhir diubah:	28 Jan 2026 08:00
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95124

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir