TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERJANJIAN PERALIHAK HAK ATAS TANAH

Restya, Amanda Putri (2026) TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERJANJIAN PERALIHAK HAK ATAS TANAH. Masters thesis, Universitas Lampung.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACK.pdf Download (180Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2196Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2108Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Akta jual beli tanah sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menjadi dasar dalam proses peralihan hak atas tanah. Akta tersebut dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Permasalahan Penelitian ini, akta jual beli dapat dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, yang menimbulkan persoalan hukum terkait tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah serta akibat hukum dari pembatalan akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap batalnya akta jual beli bergantung pada adanya kesalahan atau kelalaian dalam pemenuhan syarat formil dan prosedural pembuatan akta. Apabila pembatalan akta disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran pejabat pembuat akta tanah, maka pejabat pembuat akta tanah dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif dan perdata, bahkan pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari pembatalan akta jual beli menyebabkan tidak sahnya peralihan hak atas tanah, dikembalikannya para pihak pada keadaan semula, serta tidak berlakunya akta sebagai alat bukti otentik. Pembatalan tersebut juga berdampak pada proses pendaftaran tanah dan menimbulkan kewajiban untuk melakukan penyesuaian data yuridis pada kantor pertanahan. Kata Kunci: Akta Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tanggung Jawab Hukum.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	2507111795 Digilib
Date Deposited:	29 Jan 2026 01:46
Terakhir diubah:	29 Jan 2026 01:46
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95135

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir