PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS DI FASKES PERTAMA DALAM PELAYANAN KESEHATAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS SINAR REZEKI LAMPUNG SELATAN

Oktavery , Parasian Siahaan (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS DI FASKES PERTAMA DALAM PELAYANAN KESEHATAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS SINAR REZEKI LAMPUNG SELATAN. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRACT INDO ENGLISH.pdf Download (99Kb) | Preview
	File PDF FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perkembangan dunia kesehatan sangatlah pesat tidak hanya menyangkut penyakit, tetapi juga teknologi dalam penanganan penyakit serta fasilitas pendukung yang semakin modern dan canggih. Dalam regulasi yang mengatur hubungan mengenai pelayanan kesehatan sehingga tidak menurut kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum dalam pelayanan kesehatan, terutama yang berkaitan antara pasien dengan tenaga medis, paramedis maupun dengan rumah sakit. Di Indonesia landasan hukum kesehatan tersebut adalah hak atas Tenaga Medis atas pemeliharaan kesehatan memperoleh dasar hukum dalam hukum nasional indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam pelayanan kesehatan yang akan timbul segketa perspektif hukum pidana dan dalam perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Secara umum kegiatan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber yang berasal dari bahan bacaan seperti buku dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah tenaga medis yang telah memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan pada faskes pertama pusat kesehatan masyarakat namum penerapannya belum optimal. Kemudian faktor-faktor yang berpotensi sengketa medis adalah kejadian yang tidak diharapkan pasca pelayanan informasi tidak lengkap dan benar dari pasien terkait riwayat kesehatan; pelayanan tenaga medis yang kurang diterima oleh masyarakat yang bisa menimbulkan Tindak hukum oleh tenaga medis yang melakukan kelalaian berat terhadap penerima pelayanan kesehatan seperti melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat atau mengakibatkan kematian. Saran dalam penelitian ini yaitu diperlukan adanya suatu peraturan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah agar adanya lembaga mediasi yang mengatur lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian sengketa medis, terutama upaya yang dilakukan secara non-litigasi. Pengkajian lebih lanjut UU No. 17 Tahun 2023 oleh penegak hukum dan lapisan masyarakat, khususnya tenaga medis terutama pada pencantuman ketentuan hak ganti kerugian kepada pasien yang masih belum terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2023. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Pelayanan kesehatan. The development of the healthcare sector is very rapid, not only concerning diseases but also technology in disease treatment and increasingly modern and sophisticated supporting facilities. In regulations that govern the relationship regarding healthcare services, it is likely that legal issues may arise in healthcare services, especially those related to interactions between patients and medical personnel, paramedics, or hospitals. In Indonesia, this legal basis for healthcare is the right of medical personnel to receive health care, which obtains its legal foundation in Indonesian national law. This research aims to identify the forms of legal protection for medical personnel in healthcare services, which will give rise to disputes from the perspective of criminal law and from the perspective of civil law. The method used in this research is normative juridical. In general, the research activities are carried out by collecting sources derived from reading materials such as books and legislative regulations. The results of this study indicate that medical personnel have obtained legal protection in carrying out services at primary health care facilities of public health centers, but its implementation has not been optimal. Furthermore, factors that have the potential to lead to medical disputes include unexpected events following service, incomplete and inaccurate information from patients regarding their medical history; medical services that are poorly received by the public, which can lead to legal actions against medical personnel who commit gross negligence toward healthcare recipients, such as causing serious injury or death. The research suggests that a regulation facilitated by the local government is needed to establish a mediation institution that further regulates efforts to resolve medical disputes, particularly those conducted through non-litigation. Further study of Law No. 17 of 2023 by law enforcement and the public, particularly medical personnel, is needed, particularly regarding the inclusion of provisions regarding the right to compensation for patients, which is still missing from Law No. 17 of 2023. . Keywords: Legal Protection, Medical Personnel, Healthcare Services.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	29 Jan 2026 04:04
Terakhir diubah:	29 Jan 2026 04:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95199

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir