PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR DI ISLAMIC CENTRE YANG DILAPORKAN MELALUI SITUS SABER PUNGLI

Aura , Larasati Hidayat (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR DI ISLAMIC CENTRE YANG DILAPORKAN MELALUI SITUS SABER PUNGLI. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (1134Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1135Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1135Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Praktik pungutan liar (pungli) masih menjadi persoalan hukum yang serius dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan kawasan publik dan pariwisata. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan pungutan liar dan pemerasan oleh oknum petugas keamanan di kawasan Islamic Centre Tulang Bawang Barat (Tubaba), yang dilaporkan masyarakat melalui situs Saber Pungli. Laporan tersebut mengungkap adanya penarikan biaya keamanan, uang lapak, dan pungutan tidak resmi terhadap pedagang maupun pengunjung tanpa dasar hukum yang jelas. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilaporkan melalui situs Saber Pungli di Islamic Centre Tulang Bawang Barat dan faktorfaktor apa saja yang menjadi penghambat penegak hukum dalam penyelesaian laporan pungutan liar melalui situs Saber Pungli di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum serta mengidentifikasi hambatan normatif, struktural, dan teknis dalam penanganan tindak pidana pungutan liar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dan data lapangan sebagai bahan analisis utama. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan aparat Polres Tulang Bawang Barat yang menangani laporan pungutan liar serta dengan DPRD Tulang Bawang Barat sebagai unsur pembentuk kebijakan daerah. Data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur ilmiah, jurnal hukum, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan pungutan liar serta kebijakan pemberantasannya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penegakan hukum terhadap laporan pungutan liar yang disampaikan melalui situs Saber Pungli di Islamic Centre Tulang Bawang Barat pada dasarnya telah dilaksanakan melalui tahapan formulatif, aplikatif, dan eksekutif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Namun, dalam praktiknya penanganan perkara masih sering terhenti Aura Larasati Hidayat pada tahap verifikasi awal karena keterbatasan alat bukti yang disertakan oleh pelapor. Hambatan penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh lima faktor menurut Soerjono Soekanto, dengan faktor hukum sebagai hambatan yang paling dominan. Ketiadaan pengaturan teknis yang jelas mengenai mekanisme pembuktian pungutan liar melalui sistem pelaporan daring menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan formal. Saran dari penelitian meskipun mekanisme penegakan hukum terhadap pungutan liar melalui situs Saber Pungli telah tersedia, ketiadaan pengaturan teknis yang jelas menyebabkan penanganan perkara belum berjalan efektif dan belum mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran aparat penegak hukum, khususnya Unit Saber Pungli, melalui peningkatan koordinasi antarinstansi serta pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan pungutan liar, termasuk mekanisme tindak lanjut laporan melalui situs Saber Pungli. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pungutan Liar, Situs Saber Pungli Illegal levies (locally known as pungutan liar or pungli) remain a serious legal issue in the provision of public services in Indonesia, including in the management of public spaces and tourism areas. One prominent case involves alleged illegal levies and extortion committed by security personnel at the Islamic Centre of Tulang Bawang Barat Regency (Tubaba), which were reported by the public through the Saber Pungli website. The reports revealed the collection of security fees, stall fees, and other unofficial charges imposed on traders and visitors without a clear legal basis. Based on these issues, this study examines how law enforcement is carried out against illegal levies reported through the Saber Pungli website at the Islamic Centre of Tulang Bawang Barat Regency and identifies the factors that hinder law enforcement authorities in resolving such reports. This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement and to identify normative, structural, and technical obstacles in handling illegal levy offenses. This research uses an empirical legal approach, combining a study of applicable legal norms and field data as the primary analytical material. Empirical data were obtained through interviews with officers from the Tulang Bawang Barat Police Department who handle reports of illegal levies, and with the Tulang Bawang Barat Regional People's Representative Council (DPRD), a key element in shaping regional policy. Secondary data were collected from relevant laws and regulations, scientific literature, legal journals, and official publications related to illegal levies and their eradication policies. All data were analyzed descriptively and qualitatively to assess the alignment between legal norms, law enforcement policies, and the practical reality of handling illegal levies reports in the field. The results indicate that law enforcement of illegal levies reports submitted through the Saber Pungli website at the Tulang Bawang Barat Islamic Center has essentially been implemented through formulative, applicative, and executive stages in accordance with statutory provisions. However, in practice, case handling often stalls at the initial verification stage due to limited evidence Aura Larasati Hidayat submitted by the reporters. These obstacles to law enforcement are influenced by five factors according to Soerjono Soekanto, with legal factors being the most dominant. The lack of clear technical regulations regarding the mechanism for proving illegal levies through the online reporting system makes it difficult for law enforcement officials to escalate cases to the formal investigation stage. This study concludes that although a law enforcement mechanism for illegal levies through the Saber Pungli website is in place, the lack of clear technical regulations has resulted in ineffective case handling and an inability to provide optimal legal protection and certainty. Therefore, it is necessary to strengthen the role of law enforcement officials, particularly the Saber Pungli Unit, through increased inter-agency coordination and the establishment of a Regional Regulation in Tulang Bawang Barat Regency specifically regulating the prevention and handling of illegal levies, including a mechanism for following up on reports made through the Saber Pungli website. Keywords: Law Enforcement, Illegal Levies, Saber Pungli Website

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	100 Filsafat dan psikologi > 120 Epistemologi, hukum sebab akibat, kemanusiaan
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507917780 Digilib
Date Deposited:	02 Feb 2026 01:49
Terakhir diubah:	02 Feb 2026 01:49
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95347

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir