ANALISIS HUKUM MAHAR PERNIKAHAN BERUPA ASET DIGITAL Non-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

DZAKI , FAARIS RUSDARMANTO (2026) ANALISIS HUKUM MAHAR PERNIKAHAN BERUPA ASET DIGITAL Non-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (3184Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3183Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (3184Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik pernikahan, termasuk munculnya fenomena penggunaan Non-Fungible Token akan selanjutnya di singkat NFT sebagai mahar. Indonesia sebagai negara dengan 2,1 juta pengguna NFT menghadapi tantangan hukum dalam mengakomodasi inovasi ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan mahar dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta keabsahan penggunaan NFT sebagai mahar pernikahan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan pandangan empat mazhab. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap Al-Qur'an, hadis, KHI, UU Perkawinan, dan literatur fiqih kontemporer. Analisis dilakukan menggunakan enam asas hukum: kerelaan dan kesepakatan (taradhin), kemanfaatan (maslahah), kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan ('adalah), dan legalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar merupakan kewajiban fundamental berdasarkan QS. An-Nisa ayat 4 dan diatur dalam Pasal 30-38 KHI. NFT dapat diterima sebagai mahar sah secara kondisional dengan syarat ketat: konten halal sesuai syariah, diperoleh melalui cara sah, ada informed consent dari kedua pihak yang memahami karakteristik NFT, memiliki nilai ekonomis terukur, serta terhindar dari gharar fahisy dan maysir. Implementasinya memerlukan pendekatan hybrid (50-70% mahar konvensional) untuk melindungi hak istri mengingat volatilitas nilai NFT yang mencapai 45-70% dalam 6 bulan. Penelitian merekomendasikan pengembangan regulasi komprehensif dari Kementerian Agama dan MUI untuk memberikan kepastian hukum. Kata Kunci: Mahar Pernikahan, Non-Fungible Token (NFT), Kompilasi Hukum Islam, Aset Digital. The development of digital technology has brought significant changes to marriage practices, including the emergence of the phenomenon of using Non-Fungible Tokens, hereinafter referred to as NFTs, as dowries. Indonesia, as a country with 2.1 million NFT users, faces legal challenges in accommodating this innovation. This study aims to analyze the position of dowry in Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as the validity of using NFTs as marriage dowries in Indonesia. The research uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and comparative approach to the views of the four madhhabs. Secondary data was collected through a literature study of the Qur'an, hadith, KHI, Marriage Law, and contemporary fiqh literature. The analysis was conducted using six legal principles: willingness and agreement (taradhin), benefit (maslahah), legal certainty, legal protection, justice ('adalah), and legality. The results of the study show that dowry is a fundamental obligation based on QS. An-Nisa verse 4 and is regulated in Articles 30-38 of the KHI. NFTs can be accepted as valid dowries conditionally with strict requirements: halal content in accordance with sharia, obtained through lawful means, informed consent from both parties who understand the characteristics of NFTs, measurable economic value, and free from gharar fahisy and maysir. Its implementation requires a hybrid approach (50-70% conventional dowry) to protect the rights of wives given the volatility of NFT values, which can reach. Keywords: Wedding Mahr, Non-Fungible Token (NFT), Islamic Law Compilation, Digital Assets.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507808759 Digilib
Date Deposited:	02 Feb 2026 07:11
Terakhir diubah:	02 Feb 2026 07:11
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95415

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir