Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Polresta Bandar Lampung)

Triana, Carlos (2026) Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Polresta Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF (Abstrak) abstrak.pdf Download (153Kb) | Preview
	File PDF (Skripsi Full) skripsi full.pdf Restricted to Hanya staf Download (1293Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF (Skripsi Tanpa Bab Pembahasan) Skripsi tanpa bab pembahasan.pdf Download (1133Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap harkat dan martabat manusia dan merupakan kejahatan yang melanggar HAM. Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung, permasalahan perdagangan orang menjadi topik yang serius mengingat selama ini peran pelaku lah yang dititik-beratkan dalam persoalan perdagangan orang, sementara dalam praktiknya tidak jarang ditemukan permasalahan di mana posisi korban tidak sepenuhnya berada dalam posisi pasif, biasanya korban justru memiliki keterlibatan aktif dalam proses perekrutan. Oleh sebab itu, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yaitu : Bagaimanakah kajian viktimologi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang? dan, Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan penyidik Polresta Bandar Lampung terhadap korban tindak pidana perdagangan orang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan hubungan antar teori dan praktik perlindungan terhadap korban TPPO yang ada pada di lapangan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan hasil analisa penelitian terdahulu dan peraturan perundang undangan yang sudah ada, serta metode pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus di Polresta Bandar Lampung. Data yang diperoleh dihasilkan melalui wawancara terhadap narasumber yaitu penyidik di Unit PPA di Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Tenaga Ahli Biro Penelahaan Permohonan LPSK, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta hasil analisis hukum dan studi kepustakaan terkait viktimologi dan perlindungan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa pendekatan viktimologi menunjukkan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang tidak selalu dalam kondisi pasif, melainkan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu korban murni, korban semu, atau korban aktif. Viktimologi berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan memetakan posisi serta tingkat kerentanan korban, berdasarkan faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, pendidikan, serta tekanan dan manipulasi yang dialami korban, bukan untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, partisipasi korban dalam serangkaian tindak pidana tidak serta-merta menghapus kemungkinan pemidanaan apabila ditemukan unsur niat (mens rea) dan tindakan turut serta, namun teori viktimologi bisa menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menilai peran korban secara proporsional, termasuk dalam pemberian pengurangan hukuman. Selanjutnya, dalam memberikan perlindungan kepada korban, Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung menerapkan pendekatan berbasis korban (victim-centered approach) yang menekankan aspek keamanan, kenyamanan, dan pemulihan, dengan bekerja sama dengan LPSK, Dinas Sosial, serta lembaga masyarakat. Meskipun begitu, masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya fasilitas rumah aman, minimnya tenaga pendamping profesional, serta belum cukup mendalamnya pemahaman tentang unsur niat jahat (mens rea) dalam membedakan antara korban dan pelaku, sehingga diperlukan keseimbangan antara melindungi korban dan menegakkan hukum secara tegas agar tercapai keadilan dan kepastian hukum tanpa menimbulkan reviktimisasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, saran dari penelitian ini agar pendekatan viktimologi digunakan dengan tepat sebagai cara untuk mengidentifikasi dan memetakan posisi serta tingkat kerentanan korban perdagangan orang, bukan sebagai alasan untuk menghilangkan tanggung jawab hukum. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan bisa memperhatikan teori viktimologi saat menilai latar belakang dan situasi korban serta pelaku secara adil, terutama dalam menentukan tingkat berat ringannya hukuman. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan tetap menunjukkan keadilan dan menjaga hak-hak manusia. Selain itu, Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung juga dianjurkan untuk meningkatkan kualitas proses penyidikan dengan lebih dalam menganalisis unsur niat jahat (mens rea) dan peran serta pelaku dalam setiap kasus TPPO, serta memberikan pelatihan khusus kepada penyidik agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan status hukum korban. Peningkatan kerja sama antar instansi, peningkatan sarana rumah aman, ketersediaan tenaga pendamping yang profesional, serta program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi korban harus ditingkatkan agar perlindungan dan pemulihan korban dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya perdagangan orang kembali terjadi.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507982608 Digilib
Date Deposited:	05 Feb 2026 02:58
Terakhir diubah:	05 Feb 2026 02:58
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95681

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir