ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN SABUNG AYAM (Studi Pada Wilayah Hukum Polda Lampung)

KEISYA , LAILA RAHMA (2026) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN SABUNG AYAM (Studi Pada Wilayah Hukum Polda Lampung). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (200Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3304Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3152Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perjudian sabung ayam di Provinsi Lampung dalam penegakan hukumnya masih dikatakan belum maksimal, baik dalam penerapan maupun pelaksanaannya. Data kasus perjudian di wilayah hukum Polda Lampung menunjukkan bahwa pada tahun 2021 tercatat 146 kasus dengan nilai aset Rp72.000.000, pada tahun 2022 sebanyak 96 kasus dengan nilai aset Rp35.081.820, dan pada tahun 2024 sebanyak 111 kasus dengan nilai aset Rp8.977.000. Namun hanya sebagian kecil kasus yang sampai pada tahap pemidanaan, salah satunya perkara sabung ayam di Kabupaten Way Kanan pada Maret 2025 yang menimbulkan korban jiwa dan berakhir dengan vonis 3 tahun 6 bulan penjara bagi pelaku berdasarkan Pasal 303 KUHP. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mampu menekan praktik sabung ayam ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian Polda Lampung, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian dilakukan di Polda Lampung, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dengan prosedur pengumpulan data melalui studi lapangan dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum pidana terhadap perjudian sabung ayam dilakukan melalui tahapan preventif, pre-emtif, hingga represif, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pemidanaan. Namun implementasinya terhambat oleh faktor substansi hukum yang belum memberi efek jera, keterbatasan jumlah aparat dan sarana pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya budaya permisif yang masih menganggap sabung ayam sebagai tradisi. Hambatan ini membuat efektivitas penerapan Pasal 303 dan 303 bis KUHP tidak optimal, sehingga residivisme perjudian tetap terjadi. Saran dari penelitian ini adalah agar penegakan hukum pidana dapat ditingkatkan melalui penerapan sanksi yang lebih tegas sesuai Pasal 303 dan 303 bis KUHP, peningkatan kapasitas aparat melalui dukungan sarana dan anggaran, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat juga diperlukan untuk mengubah pola budaya permisif terhadap sabung ayam, sehingga penegkan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Perjudian Sabung Ayam

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2507434398 Digilib
Date Deposited:	06 Feb 2026 01:13
Terakhir diubah:	06 Feb 2026 01:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95761

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir