MUHAMMAD , GIBRAN (2026) IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM UPAYA MENGURANGI OVER KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (216Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1082Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (903Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Lembaga Pemasyarakatan saat ini menanggung beban hunian yang jauh melampaui kapasitas, termasuk Lapas Kelas I Bandar Lampung. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah menegaskan bahwa Lapas harus menjadi pusat pembinaan dan reintegrasi sosial yang menjadi dasar pemberian hak bersyarat, khususnya pembebasan bersyarat yang sebenarnya dapat membantu mereduksi jumlah penghuni. Di lapangan, pembinaan hanya bisa diberikan kepada sebagian kecil narapidana karena keterbatasan fasilitas, SDM, dan anggaran, sehingga tidak semua WBP memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi syarat pembebasan bersyarat untuk mengurangi over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana implementasi pembinaan narapidana sebagai salah satu syarat pemberian pembebasan bersyarat untuk mengurangi over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan serta apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi pembinaan tersebut. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan berupa wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sangat mendukung dan mengoptimalkan pemberian pembebasan bersyarat melalui keseriusan pegawai/petugas lapas untuk melakukan pembinaan kepada narapidana/warga binaan pemasyarakatan. Kewajiban untuk mengikuti program pembinaan ini menjadi salah satu syarat substantif utama yang harus dipenuhi oleh narapidana/warga binaan pemasyarakatan jika ingin mengajukan pembebasan bersyarat. Namun demikian, masih terdapat faktor-faktor penghambat diantaranya yaitu, segi sarana prasarana yang kurang memadai sehingga pelaksanaan pembinaan tidak dapat berjalan secara efektif. Selain itu, faktor masyarakat, yang masih sulit untuk menerima kembali seseorang mantan narapidana. Lebih lanjut, adapun faktor budaya dari diri narapidana nya itu sendiri yang kurang memiliki kesadaran untuk mengikuti pembinaan yang telah diadakan Lembaga Pemasyarakatan. Saran dari penelitian ini adalah Aparat Penegak Hukum perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dan menyeluruh untuk lebih mengandalkan pemidanaan alternatif seperti keadilan restoratif. Selain itu, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana oleh Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar pembinaan narapidana dapat berjalan optimal sebagai salah satu syarat pengajuan Pembebasan Bersyarat sehingga dapat mengurangi tekanan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. Lebih lanjut, diharapkan kepada wali napi yang sedang melakukan kunjungan terhadap narapidana senantiasa terus memberikan motivasi, semangat, serta dukungan kepada narapidana agar selalu mengikuti program pembinaan dengan baik dan sungguh-sungguh. Kata Kunci: Program Pembinaan, Pembebasan Bersyarat, Over Kapasitas.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum |
| Pengguna Deposit: | 2507547317 Digilib |
| Date Deposited: | 06 Feb 2026 01:28 |
| Terakhir diubah: | 06 Feb 2026 01:28 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95764 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
