AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk)

Najwa , Felicia Heryanto (2026) AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (1640Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1640Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1640Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk menjadi contoh nyata bagaimana hakim tidak hanya menilai alasan poligami, tetapi juga menetapkan harta bersama sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri pertama. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Bagaimana penetapan harta bersama pada perkara Nomor: 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk, dan bagaimanakah akibat hukum dari adanya perkawinan poligami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif terapan dengan pendekatan konseptual dan Judicial Case Study serta metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian pertama menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim menilai permohonan poligami layak dikabulkan karena Pemohon memenuhi syarat formal dan material, yaitu adanya persetujuan istri pertama, kemampuan finansial, serta kesanggupan berlaku adil. Hasil penelitian kedua, perihal penetapan harta bersama yang mana hakim menetapkan rumah, mobil, dan motor sebagai harta bersama antara suami dengan istri pertama. Hasil Penelitian ketiga perihal akibat hukumnya, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan pertama hanya menjadi harta bersama suami dan istri pertama, sedangkan istri kedua tidak berhak atas harta dari perkawinan sebelumnya, istri kedua hanya berhak atas harta yang diperoleh sejak perkawinan tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA). Saran kedepannya Pengadilan perlu menyusun mekanisme pengawasan atau klausul khusus agar kewajiban suami tetap terpenuhi setelah izin poligami diberikan. Kata Kunci: Poligami, Harta Bersama, Kompilasi Hukum Islam. The Tanjung Karang Religious Court Decision Number 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk is a real example of how the judge not only assesses the reasons for polygamy, but also determines joint property as a form of legal protection for the first wife. The formulation of the problem raised in this study is how the Judge's considerations are based on deciding case Number: 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk. How is the determination of joint property in case Number: 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk, and what are the legal consequences of a polygamous marriage. This research uses the type of applied normative legal research with a conceptual approach and Judicial Case Study as well as data collection methods through literature studies and interviews. The first research result shows that the judge's considerations in Decision Number 976/Pdt.G/2024/PA.Tnk are based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law. The judge considered the polygamy application worthy of being granted because the Applicant met the formal and material requirements, namely the first wife's consent, financial capability, and the ability to act fairly. The second research result, regarding the determination of joint assets, where the judge determined the house, car, and motorcycle as joint assets between the husband and the first wife. The third research result regarding the legal consequences, that assets acquired during the first marriage only become joint assets of the husband and the first wife, while the second wife is not entitled to assets from the previous marriage, the second wife is only entitled to assets acquired since the marriage was legally registered at the Office of Religious Affairs (KUA). Suggestions for the future: The Court needs to develop a monitoring mechanism or special clause so that the husband's obligations are still fulfilled after permission for polygamy is granted. Keywords: Polygamy, Joint Property, Compilation of Islamic Law.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2308516918 . Digilib
Date Deposited:	11 Feb 2026 02:44
Terakhir diubah:	11 Feb 2026 02:44
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96082

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir